Setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beroperasi penuh pada 1 Januari 2014 lalu, pemerintah siap mengoperasikan secara penuh BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015 mendatang. BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Dikutip dari laman resmi Sekretaris Kabinet, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya mengemukakan, peresmian beroperasinya penuh BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Cilacap, Jawa Tengah, pada 30 Juni mendatang.
“Saya melaporkan tentang kesiapan kita untuk beroperasi penuh 1 Juli 2015 yang Insya Allah akan diluncurkan oleh Presiden di Cilacap pada tanggal 30 Juni 2015 ini,” kata Elvyn kepada wartawan seusai bersama Menaker Hanif Dhakiri menghadap Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/6) siang.
Menaker Hanif Dhakiri menambahkan, pemerintah akan segera memastikan agar penyelenggaraan jaminan sosial yang menjadi mandat dari UU SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bisa segera jalan. “Nanti keputusannya akan di-rataskan (rapat terbatas). Insya Allah dalam waktu dekat (di-rataskan),” ungkapnya.
Ia menyebutkan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar penoperasian BPJS Ketenagakerjaan mempertimbangkan kemanfaatan, soal ekonomi kita, dan lain sebagainya.
“Intinya itu saja. Kalau keputusannya masih menunggu ratas. Ratas yang akan mengambil keputusan. Intinya Bapak Presiden akan mengambil keputusan pada saat ratas,” kata Hanif seraya menyebutkan, penyelenggaraan ratas akan dilakukan dalam 1-2 hari ini.
Aset Rp203 Triliun
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya menambahkan, pihaknya melakukan persiapan total menjelang beroperasi penuh pada 1 Juli 2015, di antaranya melengkapi masalah-masalah yang terkait regulasi. Diharapkan, masalah ini bisa selesai dalam minggu kedua Juni 2015 ini.