Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Agus Widodo menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzziy. Romy, begitu ia biasa disapa, mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pasca terjaring OTT di Jawa Timur. Penolakan praperadilan ini memberikan keuntungan bagi KPK.
"Menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara sejumlah nihil," kata Hakim Agus, Selasa (14/5).
Hakim Agus Widodo bukan saja menyatakan biaya perkara nihil, tetapi juga memberikan alasan mengapa praperadilan ditolak. Hakim antara lain menguraikan dalam pertimbangan bahwa KPK punya kewenangan untuk menetapkan Romy sebagai tersangka.
Sebelumnya, penasihat hukum Romy mempersoalkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK. Maqdir Ismail, pengacara Romy, menganggap KPK melakukan tindakan illegal karena menyadap dan merekam pembicaraan kliennya tanpa didasari surat perintah penyelidikan. Tetapi hakim Agus Widodo berpendapat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK sudah sah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam petitumnya, Romy yang diwakili kuasa hukumnya menganggap KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena nilai hadiah yang diduga diterima Romy kurang dari Rp1 miliar. Kemudian Pasal yang digunakan KPK dalam menetapkan Romy sebagai tersangka dianggap tidak sesuai, karena jumlah yang diterima klienya tidak menimbulkan kerugian negara. Atas dasar itu pula proses penyidikan dan status tersangka yang dilakukan KPK terhadap dinilai tidak sah. Toh, hakim memutuskan sebaliknya.
Argumen lain dari tim pengacara Romy dinilai hakim Agus sudah memasuki pokok perkara. Dalam konteks ini, hakim mengingatkan bahwa praperadilan tak seharusnya memasuki pokok perkara. "Praperadilan hanya meliputi pembuktian administratif, aspek formil, tidak memasuki pokok perkara," tegas Agus.
Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Lingkup praperadilan ini sudah meluas berdasarkan praktik.
(Baca juga: Upaya-Upaya Memperluas Objek Praperadilan).
Ingin cabut
Sebelum hakim Agus membacakan putusan, pengacara Romy tiba-tiba menyatakan bahwa kliennya mencabut permohonan praperadilan. Maqdir Ismail juga baru mendapatkan pemberitahuan pencabutan upaya hokum itu dari kliennya beberapa saat sebelum sidang berlangsung.
Maqdir menjelaskan mengakui permintaan itu memang datang tiba-tiba dari kliennya. Romy meminta Maqdir untuk membuat surat pencabutan permohonan praperadilan yang alasannya dilatarbelakangi keinginan Romy untuk menghadapi pokok perkara. "Saya baru jam 10 atau 11 WIB tadi sebelum berangkat ke sini. Kemudian saya juga dipesan sama beliau supaya ini boleh disampaikan kalau sudah di persidangan," kata Maqdir.
Saat ditanya apakah ini pencabutan itu merupakan iktikad baik kliennya dan menunjukkan sikap kooperatif, Maqdir tidak seutuhnya setuju pendapat tersebut. Ia berpandangan setiap permohonan praperadilan yang diajukan merupakan hak tersangka dan tidak bisa diartikan sebagai bentuk perlawanan. "Orang menggunakan praperadilan itu bukan untuk melawan KPK, tetapi menggunakan hak asasi, haknya sesuai ketentuan hukum. Enggak boleh di-framing melawan KPK," pungkasnya.
(Lihat juga: Buku, Borgol, dan Pemeriksaan Perdana Romahurmuziy).
Kabiro Hukum KPK Setiadi mengapresiasi apa yang dilakukan hakim mulai dari tetap membacakan putusan walaupun ada permintaan pencabutan hingga menolak permohonan praperadilan. Menurut Setiadi, putusan itu memberikan kepastian apabila proses hukum yang dilakukan KPK kepada Romy sudah sesuai koridor hukum.
Setiadi menyatakan menghargai pencabutan permohonan oleh Romy karena merupakan hak pemohon. Tetapi ia menyayangkan mengapa permintaan pencabutan itu dilakukan sesaat sebelum putusan dibacakan, bukan pada saat pertama proses permohonan.
"Pencabutan itu hanya kalau itu disampaikan pada saat awal persidangan sidang pertama itu jauh lebih bagus. Jadi sekali lagi kepastian hukum yang diharapkan oleh KPK dengan adanya pembacaan atau putusan dari hakim tunggal adalah untuk menjelaskan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu sudah benar, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku prosedural dan profesional," jelasnya.