Karena itu, Badrodin mengusulkan lebih baik mekanisme praperadilan diperbaiki. “Perluas kewenangan praperadilan, sesuaikan dengan usulan kewenangan hakim komisaris. Ini lebih baik sebab hakimnya tidak terbatas,” usulnya.
Direktur Topo Santoso, Direktur Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengamini usulan Badrodin. Ia sependapat bahwa pilihan memperluas kewenangan praperadilan jauh lebih baik. “Ya,perkuat saja yang sudah ada,” katanya.
Menurut Topo, implementasi konsep hakim komisaris memang tidak mudah. Sebab, konsep ini sama sekali baru di Indonesia. “Tentu perlu sosialisasi dan penyesuaian yang memakan waktu lama,” ujarnya.