Faisal memberi peringatan. Jika SBY serius pukul rata memberantas korupsi, Dia harus depak Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra serta menteri-menteri yang merugikan negara. Bila SBY tak berani mengusik pos tersebut, Lupakan saja SBY, sambung Faisal.
Bisa Bentuk Panja
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai baik SBY maupun parlemen serius ingin mengusut dana BLBI. Partai Demokrat sendiri adalah partai yang didirikan SBY. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit ulang BLBI, tukas Syarief.
Uniknya, anggota parlemen dari kamar lain belum puas. Seharusnya DPR bisa menggunakan haknya seperti hak angket atau hak interpelasi untuk mendesak Presiden SBY, ungkap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi DKI, Marwan Batubara.
Menanggapi tantangan Marwan, Syarief menilai hak interpelasi kurang tepat. Menurutnya, interpelasi untuk meminta keterangan atas langkah atau kebijakan yang terlanjur diambil pemerintah.
Syarief mengusulkan dibentuk panitia kerja (Panja). DPR bisa menggunakan mekanisme panja yang dibentuk oleh komisi terkait. Dalam hal ini, adalah Komisi XI yang membidangi keuangan negara dan perbankan. Syarief mencontohkan Panja BNI. Panja ini mengusut masalah L/C fiktif yang dikeluarkan oleh bank pelat merah tersebut.
Yang jelas, rakyat sudah tak sabar melihat bukti, bukan janji. Atau, jangan-jangan tersendatnya kasus BLBI ini lantaran dagangan politik menjelang Pemilu 2009? Bisa jadi begitu, tutur Faisal dengan dahi berkerut. Nah, loh...