Kisah itu boleh jadi hanya kenangan satu darsawarsa silam. Namun, Hingga kini pelakunya belum tersentuh, tutur Patra dengan nada gemas. Konglomerat hitam itu mampu berkelit dari jerat hukum karena mampu menyewa pengacara mahal, Yang ironisnya, alumni LBH sendiri, sambung Patra kecut.
Patra membandingkan, begitu susah rakyat miskin mengakses pendidikan atau pengobatan gratis. Bahkan rakyat terkesan dipersulit memperoleh pelayanan publik. Padahal rakyat punya justisiabilitas. Yaitu hak atas ekonomi, sosial, budaya, serta politik bagi rakyat tak mampu.
Patra mengungkapkan, hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum juga meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Kondisi seperti ini sangat mengusik rasa keadilan.
Patra mengakui, SBY saat ini mampu membangun citra keberhasilan memukul korupsi lewat sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi, Patra masih belum puas. Kalau yang disentuh kasus pengadaan atau belanja barang (procurement), itu sih mudah. Tapi hingga kini tak satu pun SBY mengulik pelaku BLBI. KPK hanya mau main aman.
Sukardi menambahkan, dari sekian pelaku dugaan korupsi, terdapat 98 orang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Baik dari direktur jenderal (dirjen) di sejumlah departemen, maupun bupati/walikota dan anggota DPRD, ujar Sukardi.
PDIP merupakan partai pimpinan presiden sebelumnya, Megawati Sukarnoputri. Mega kalah bersaing dengan SBY dalam Pemilu 2004. Di masa kepemimpinan SBY, Megawati gencar mengritik langkah sang presiden.
Sukardi khawatir, jika penangkapan tersangka korupsi hanya seputar golongan politik tertentu belaka, Akan jadi bumerang bagi SBY. Masyarakat melihat kesan tebang pilih dan tidak adil.