Perpecahan yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia cukup menyita perhatian publik. Direktur Central of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebut pecahnya Kadin menjadi dua kubu merupakan distorsi yang tidak perlu dan sangat disesalkan.
"Kita selama ini tahu bahwa banyak Kadin yang duduk di pemerintahan. Kadin punya peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan dalam memberikan nasihat aspirasi dari pelaku usaha. Jadi kalo kadinnya ini terpecah jadi dua, ini menjadi polemik," kata Bhima Yudhistira saat dihubungi Hukumonline, Rabu (18/9).
Bhima menjelaskan polemik tersebut terjadi karena akan banyak sekali aspirasi-aspirasi dari para pelaku usaha yang tidak bisa disampaikan ke pemerintah, di mana Kadin merupakan jembatan dari banyak para pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam menentukan kebijakan pemerintah.
Baca Juga:
- Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid: Munaslub Kadin 2024 Ilegal
- Respons Kadin Indonesia Soal Usulan Munaslub
- Presiden Minta Masalah Kadin Diselesaikan Secara Internal Organisasi
Menurut Bima, pemerintah juga akan kebingungan atas dualisme kepemimpinan Kadin tersebut. Pemerintah akan sulit menentukan kadin versi mana yang akan diundang dalam rapat-rapat untuk menyerap aspirasi para pelaku usaha.
"Kalau ada dua kepemimpinan juga membuat kebingungan dari sisi investor dan pelaku usaha asing yang ingin mencari partner pengusaha lokal itu sebagian dari kadin. Hal ini pasti akan membingungkan mereka pada pihak mana mereka akan bekerja sama," tambahnya.
Bhima menyoroti tugas Kadin yang seharusnya membuat kebijakan-kebijakan bersama pemerintah dari aspirasi para pelaku usaha dan mendukung program pemerintahan, sehingga dualisme kepemimpinan yang diwarnai politik ini menjadi distorsi yang tidak perlu.
Ke depannya, Bhima berharap Kadin terus menjadi asosiasi pelaku usaha yang tetap tegak lurus dan tidak terintervensi dengan kepentingan politik manapun.
"Harapannya Kadin tetap tegak lurus, tidak diintervensi dengan kepentingan politik yang tidak perlu. Kadin sebagai asosiasi pelaku usaha yang cukup berkredibilitas, sayang sekali kalau namanya rusak seperti sekarang ada dualisme kepemimpinan," ujarnya.
Seperti diketahui, Kadin Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang disuarakan sejumlah pengurus untuk mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru menggantikan Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.
Pihak Arsjad Rasjid menyebut penyelenggaraan Munaslub itu tidak sah. Arsjad Rasjid juga telah menyurati Presiden Jokowi terkait dengan Munaslub tersebut.
Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi. Investigasi terkait penyelenggaraan Munaslub yang melanggar AD/ART tengah dilakukan termasuk menyiapkan langkah hukum.
Terkait perpecahan Kadin sendiri, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin mencampuri urusan tersebut. Presiden berharap masalah itu bisa diselesaikan secara internal.
"(Kadin) ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya didorong ke saya," ucap Presiden Jokowi seperti dikutip Antara, Selasa (17/9).