Perpecahan yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia cukup menyita perhatian publik. Direktur Central of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebut pecahnya Kadin menjadi dua kubu merupakan distorsi yang tidak perlu dan sangat disesalkan.
"Kita selama ini tahu bahwa banyak Kadin yang duduk di pemerintahan. Kadin punya peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan dalam memberikan nasihat aspirasi dari pelaku usaha. Jadi kalo kadinnya ini terpecah jadi dua, ini menjadi polemik," kata Bhima Yudhistira saat dihubungi Hukumonline, Rabu (18/9).
Bhima menjelaskan polemik tersebut terjadi karena akan banyak sekali aspirasi-aspirasi dari para pelaku usaha yang tidak bisa disampaikan ke pemerintah, di mana Kadin merupakan jembatan dari banyak para pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam menentukan kebijakan pemerintah.
Baca Juga:
- Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid: Munaslub Kadin 2024 Ilegal
- Respons Kadin Indonesia Soal Usulan Munaslub
- Presiden Minta Masalah Kadin Diselesaikan Secara Internal Organisasi
Menurut Bima, pemerintah juga akan kebingungan atas dualisme kepemimpinan Kadin tersebut. Pemerintah akan sulit menentukan kadin versi mana yang akan diundang dalam rapat-rapat untuk menyerap aspirasi para pelaku usaha.
"Kalau ada dua kepemimpinan juga membuat kebingungan dari sisi investor dan pelaku usaha asing yang ingin mencari partner pengusaha lokal itu sebagian dari kadin. Hal ini pasti akan membingungkan mereka pada pihak mana mereka akan bekerja sama," tambahnya.
Bhima menyoroti tugas Kadin yang seharusnya membuat kebijakan-kebijakan bersama pemerintah dari aspirasi para pelaku usaha dan mendukung program pemerintahan, sehingga dualisme kepemimpinan yang diwarnai politik ini menjadi distorsi yang tidak perlu.