Pemerintah menginginkan bursa karbon segera beroperasi pada tahun ini. Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan berbagai hal untuk pengawasan Bursa Karbon dalam mendukung upaya pemerintah mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, dengan berlakunya UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK telah memperoleh amanat baru sebagai otoritas yang akan mengatur dan mengawasi Bursa Karbon di Indonesia. Setidaknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangn (POJK) yang bakal menjadi aturan pendukung dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon dan Surat Edaran OJK (SEOJK)nya sebentar lagi terbit.
“Optimisme kita untuk mencapai target penyelenggaraan perdana unit karbon di Bursa Karbon adalah pada kuartal empat tahun ini,” ujarnya dalam seminar nasional bertema “Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Bursa Karbon di Indonesia”, Senin (14/8/2023).
Berbagai wilayah khususnya Kalimantan, Papua dan Sumatera diharapakan kontribusinya terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca ini luar biasa. Menurutnya, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdana unit karbon di Bursa Karbon, telah terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.
“Selain dari subsektor pembangkit listrik, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang akan bertransaksi di bursa karbon seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Migas, Industri Umum, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Baca juga:
- Pemerintah Susun Kebijakan Perdagangan Karbon
- Kesiapan Regulasi Jadi Kunci Penting Implementasi Perdagangan Karbon di IndonesiaHitung Mundur Bursa Karbon, OJK Segera Rampungkan Aturan Main
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengapresiasi, dan memberikan dukungan bakal terbitnya POJK Bursa Karbon, serta harapannya terhadap penyelenggaraan sosialisasi otoritas kepada para pemangku kepentingan. Dia berharap pertemuan melalui seminar dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan berbagai rumusan-rumusan sederhana.
“Dan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam bentuk tulisan dokumen, tapi memang benar dapat dilaksanakan, diimplementasikan,” ujarnya.
Isran menegaskan, implementasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca ini harus memegang teguh prinsip keadilan. Di mana telah terdapat juga komitmen negara maju mengenai hal dimaksud terhadap negara berkembang. Dia yakin negara maju bakal memberikan kompensasi yang adil bagi negara berkembang yang dapat menurunkan emisinya.
“Kami yakin kita, Indonesia, bisa berkontribusi dalam penurunan atau pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di dunia karena jika berbasis lahan, lahan kita ini terbesar di dunia, setelah Brazil dan Congo,” tukasnya.
Untuk mensosialisasikan Bursa Karbon, OJK bersinergi dan kolaborasi bersama beberapa Kementerian dan Lembaga terkait yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam hal penyelenggaraan Bursa Karbon secara komprehensif. Diharapkan dengan adanya seminar di kota besar seluruh Indonesia dapat membantu masyarakat umum dan pemangku kepentingan dapat memahami peranan dari setiap lembaga yang terlibat dalam ekosistem perdagangan karbon.
Nantinya, para pihak yang terlibat dalam bursa karbon antara lain regulator, pengembang proyek, konsultan, lembaga akreditasi, lembaga validasi/verifikasi, akademisi, dan juga pihak lainnya. Hal ini diharapkan bursa karbon Indonesia dapat menjadi bursa karbon yang terpercaya, terbesar dan berkontribusi bukan hanya untuk kepentingan nasional tetapi juga kontribusi terhadap program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca secara global.