Langkah hukum seniman asal Yogyakarta, Butet Kartaredjasa, terhenti sementara. Upaya Butet mempersoalkan gadai emas miliknya oleh bank syariah kandas sebelum pokok perkara diperiksa. Majelis hakim PN Jakarta Pusat yang menangani gugatan Butet menerima eksepsi Bank Indonesia (BI). Tergugat lain dalam kasus ini adalah BRI Syariah.
“Menerima eksepsi Bank Indonesia dan tidak dapat menerima gugatan penggugat,” tandas ketua majelis hakim, Nawawi Pamolango, saat membacakan putusan, Rabu (28/8). Gugatan Butet dinyatakan N.O (niet ontvankelijk).
Salah satu poin eksepsi tergugat yang diterima majelis adalah tentang kompetensi Pengadilan Negeri. Versi Bank Indonesia, PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang berwenang menangani masalah gadai syariah adalah Pengadilan Agama. Pasal 55 ayat (1) dimaksud menyebut penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
Butet menggugat BRI Syariah dan BI karena merasa dirugikan oleh ulah BRI Syariah. BRI Syariah menjanjikan gadai syariah emas ini dijamin aman dan menguntungkan. Setelah mendengar tawaran program dan janji-janji, Butet tertarik berinvestasi emas di BRI Syariah dan mengikatkan dirinya dengan akad qardhdan ijarah.
Oh ya, akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Akad Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Hubungan bisnis Butet dengan BRI Syariah merenggang, setelah Butet dan rekan dikejutkan dengan penolakan BRI Syariah untuk memperpanjang akad qardhdan ijarah. BRI Syariah tidak mau memperpanjang pengikatan tersebut dan memaksa seniman ini menjual emas yang telah dijaminkan. Alasannya adalah adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DpbS tentang Pengawasan Produk Qardh Beragun Emas di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Butet juga menuding BRI Syariah menggadaikan emasnyasecara sepihak, dan tidak melalui lelang sebagaimana yang diatur dalam sertifikat gadai syariah. Tindakan tersebut telah melanggar UU Perbankan Syariah.
Kuasa Hukum Butet, Indra Perbawa,memberi sinyal kliennya menempuh upaya hukum banding. Indra berkeyakinan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini. Sebab, pokok perkara yang disengketakan adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Sementara itu, perbuatan melawan hukum tidak termasuk dalam ranah kewenangan pengadilan agama.“Pengadilan Agama tidak bisa PMH,” tuturnya usai persidangan, Rabu (28/8).
Gugatan ke Lion Dicabut
Pada hari yang sama diperoleh informasi bahwa PT Kharissa Permai Holiday (KPH) telah mencabut gugatan yang dilayangkannya ke PT Mentari Airlines (Lion Air). Pencabutan gugatan membuat Lion Air kebingungan. Sebab, KHP mencabut gugatan tanpa ada alasan yang jelas.“PT Kharissa mencabut gugatannya terhadap Lion Air tuh,” tutur Nusirwin, pengacara Lion,kepada hukumonline, Rabu (28/8).
Nusirwin tidak mengetahui alasan pencabutan tersebut. Lion Air memang belum menerima surat pencabutan secara resmi. Nusirwin baru mengetahui pencabutan gugatan ketika hendak melapor ke panitera sebelum bersidang. Ketika ditegaskan ada perdamaian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, Nusirwin menolak terjadi perdamaian. Bahkan, mediasi pun belum terjadi.“Perdamaian apa? Gugatannya saja tidak berdasar hukum. Kita tidak mengajukan perdamaian, mediasi saja belum,” lanjutnya.
Tak hanya pengacara Lion Air, pengacara KHP Ngurah Anditya Ari Firnanda juga tidak mengetahui secara pasti alasan pencabutan gugatan tersebut. Ngurah juga belum membaca surat dari kliennya mengenai pencabutan tersebut karena sedang mendapat tugas di luar kota.
“Saya juga belum mengetahui alasannya dengan pasti karena saya sedang di luar kota. Jadi, belum ada baca surat pencabutannya. Pencabutan itu murni dari klien,” tutur Ngurah ketika dihubungi.
Untuk diketahui, PT Kharissa Permai Holiday (KPH) menggugat lantaran Lion Air membatalkan penerbangan tujuan Jakarta-Jeddah secara sepihak menjelang dua hari tanggal keberangkatan. Adapun tanggal keberangkatan adalah 30 Mei 2013. Tindakan sepihak ini tentu membuat perseroan berang. Armada tidak mau bertanggung jawab atas pembatalan tersebut. Padahal, KPH telah membeli tiket pulang-pergi sejak 1 April 2013 sebanyak 91 tiket untuk calon jemaah haji dan umroh seharga AS$98.220.