Data tersebut dipertegas dengan estimasi total pemilih sebanyak 160.165.574 tersebar di seluruh provinsi, kabupaten atau kota yang kini dipimpin Penjabat Gubernur maupun Pj Bupati/walikota, maka terdapat potensi kecurangan dalam pemilu yang dapat dilakukan oleh Pj Kepala Daerah. "Belum lagi beragam catatan masalah penjabat kepala daerah, baik berupa kebijakan maupun pakta integritas, maka hasil pemilu akan ditentukan oleh praktik curang untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu."
Keterlibatan masyarakat sangat penting
Turut hadir dalam acara launching tersebut, perwakilan timses dari setiap pasangaan calon (paslon) Capres-Cawapres yakni Bambang Widjojanto (BW) - Timnas AMIN; Habiburokhman - TKN Prabowo-Gibran; serta Todung Mulya Lubis - TPN Ganjar-Mahfud. Ketiganya mengapresiasi paparan titik kerawanan serta kecurangan Pemilu yang mungkin akan terjadi.
"Pelanggaran sudah terjadi, Kecurangan mungkin diverifikasi faktual. Jadi keterlibatan masyarakat sipil akan sangat penting. Jadi mari kita awasi pelaksanaan Pemilu 2024," ucap pria yang akrab disapa BW itu.
Sementara Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebutkan secara teori yang berpotensi melakukan kecurangan adalah kekuasaan. Dan kini, menurutnya kekuasaan itu tersebar merata di antara tiga pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres.
"Soal potensi kecurangan teorinya kan, yang paling berpotensi curang adalah kekuasaan. Itu teori dasar. Asumsi dasar. Tapi sekarang kan kekuasaan tersebar, jadi bagaimanapun juga kita mendorong agar diselesaikan, melalui perangkat yang ada, seperti Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengungkapkan kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi dan mungkin akan terjadi kembali pada 38 hari mendatang jelang waktu pencoblosan. Dirinya menilai semua publikasi dan presentasi yang sudah dibuat tidak dalam keadaan baik-baik saja, namun jika banyak pihak yang terlibat berkoordinasi dalam pemilu kali ini tentu dapat berjalan dengan fair.
"Agar demokrasi berjalan semakin konsolidate, netralitas menjadi sangat mahal. Persepsi publik akan menjadi pertaruhannya, namun jika itu terjadi maka bukan tidak mungkin 'This year is the worst (paling buruk, red) election di Indonesia’," kata Todung.
Untuk diketahui, melalui platform website/laman www.kecuranganpemilu.com, masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran/kecurangan yang terjadi di wilayahnya. Laporan itu nantinya akan ditinjau oleh verifikator dalam waktu 1x24 jam. Wadah ini dikelola secara kolektif oleh Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Drone Emprit, dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat sipil di Indonesia.