Pascaputusan praperadilan, keputusan Presiden atas pengangkatan Kapolri ditunggu banyak pihak. Apakah akan tetap melantik Budi Gunawan (BG) atau mencari alternatif nama lain untuk diajukan ke DPR.
Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurrahman, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus selektif dalam memilih calon Kapolri. "Kami berharap Presiden hati-hati dan selektif dalam memilih siapa yang paling layak jadi calon Kapolri," katanya dalam diskusi yang digelar Imparsial di Jakarta, Senin (16/2).
Hamidah menjelaskan awalnya Kompolnas sudah menyiapkan nama-nama calon Kapolri sejak Desember 2014. Namun, cepatnya dinamika politik yang terjadi mendesak Kompolnas untuk menyiapkan nama-nama calon Kapolri pada Januari 2015 untuk disampaikan kepada Presiden. Alhasil, dalam proses yang cepat itu kerja Kompolnas dalam menjaring nama-nama bakal calon Kapolri tidak maksimal. Komunikasi yang dilakukan kepada lembaga terkait lainnya seperti KPK dan PPATK hanya sebatas koordinasi singkat.
Namun saat ini dalam menjaring bakal calon Kapolri, dikatakan Hamidah, Kompolnas sudah meminta masukan dari sejumlah lembaga seperti KPK, PPATK dan Komnas HAM. Kompolnas sudah menyodorkan 12 nama calon Kapolri kepada Presiden.
Dengan meminta masukan lembaga terkait diharapkan pertimbangan yang disampaikan Kompolnas kepada Presiden terhadap 12 nama calon Kapolri itu lebih komprehensif. Sehingga Presiden bisa mengambil keputusan terbaik dalam menetapkan calon Kapolri. "Ada 12 nama (calon Kapolri) yang sudah kami sampaikan kepada Presiden (lewat Mensesneg). Enam di antaranya Komjen dan sisanya Irjen," ujar Hamidah.
Hak Presiden untuk melantik BG atau tidak. Jika tidak melantik BG, Kompolnas sudah menyodorkan 12 nama calon Kapolri. Presiden Jokowi bisa memilih satu dari nama-nama itu atau yang lain.
Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah, menekankan siapapun yang dicalonkan, Kapolri harus dijabat oleh orang yang punya rekam jejak bersih di bidang HAM. Ia pun mengakui saat ini Kompolnas sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menelusuri rekam jejak calon Kapolri. “Komnas HAM akan mengecek apakah nama-nama itu bersinggungan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM atau tidak,” ujarnya.
Perempuan yang disapa Roi itu menjelaskan, salah satu kriteria lain yang layak dipenuhi oleh Kapolri diantaranya bisa meminimalisasi penggunaan kekuatan bersenjata dan mengedepankan pelayanan untuk masyarakat. Sebab, di era reformasi, tugas Polri sebagai pelayan rakyat sehingga harus menjunjung tinggi HAM.
Wakil Koordinator KontraS, Krisbiantoro, menyayangkan masuknya nama Komjen Pol Budi Waseso sebagai kandidat Kapolri. KontraS sudah bertandang ke Kompolnas dan memberikan informasi mengenai Budi Waseso.
Krisbiantoro mengingatkan, hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK menyimpulkan antara lain penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto (BW) terindikasi melanggar HAM. Bahkan tidak ada surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Krisbiantoro berharap Presiden Jokowi memilih Kapolri yang rekam jejaknya relatif bersih, dan punya pengalaman yang cukup seperti pernah memimpin Polda tipe A.
Sebelumnya, Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas Padang juga meminta Presiden Joko Widodo mencari dan memilih calon Kapolri yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurrahman, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus selektif dalam memilih calon Kapolri. "Kami berharap Presiden hati-hati dan selektif dalam memilih siapa yang paling layak jadi calon Kapolri," katanya dalam diskusi yang digelar Imparsial di Jakarta, Senin (16/2).
Hamidah menjelaskan awalnya Kompolnas sudah menyiapkan nama-nama calon Kapolri sejak Desember 2014. Namun, cepatnya dinamika politik yang terjadi mendesak Kompolnas untuk menyiapkan nama-nama calon Kapolri pada Januari 2015 untuk disampaikan kepada Presiden. Alhasil, dalam proses yang cepat itu kerja Kompolnas dalam menjaring nama-nama bakal calon Kapolri tidak maksimal. Komunikasi yang dilakukan kepada lembaga terkait lainnya seperti KPK dan PPATK hanya sebatas koordinasi singkat.
Namun saat ini dalam menjaring bakal calon Kapolri, dikatakan Hamidah, Kompolnas sudah meminta masukan dari sejumlah lembaga seperti KPK, PPATK dan Komnas HAM. Kompolnas sudah menyodorkan 12 nama calon Kapolri kepada Presiden.
Dengan meminta masukan lembaga terkait diharapkan pertimbangan yang disampaikan Kompolnas kepada Presiden terhadap 12 nama calon Kapolri itu lebih komprehensif. Sehingga Presiden bisa mengambil keputusan terbaik dalam menetapkan calon Kapolri. "Ada 12 nama (calon Kapolri) yang sudah kami sampaikan kepada Presiden (lewat Mensesneg). Enam di antaranya Komjen dan sisanya Irjen," ujar Hamidah.
Hak Presiden untuk melantik BG atau tidak. Jika tidak melantik BG, Kompolnas sudah menyodorkan 12 nama calon Kapolri. Presiden Jokowi bisa memilih satu dari nama-nama itu atau yang lain.
Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah, menekankan siapapun yang dicalonkan, Kapolri harus dijabat oleh orang yang punya rekam jejak bersih di bidang HAM. Ia pun mengakui saat ini Kompolnas sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menelusuri rekam jejak calon Kapolri. “Komnas HAM akan mengecek apakah nama-nama itu bersinggungan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM atau tidak,” ujarnya.
Perempuan yang disapa Roi itu menjelaskan, salah satu kriteria lain yang layak dipenuhi oleh Kapolri diantaranya bisa meminimalisasi penggunaan kekuatan bersenjata dan mengedepankan pelayanan untuk masyarakat. Sebab, di era reformasi, tugas Polri sebagai pelayan rakyat sehingga harus menjunjung tinggi HAM.
Wakil Koordinator KontraS, Krisbiantoro, menyayangkan masuknya nama Komjen Pol Budi Waseso sebagai kandidat Kapolri. KontraS sudah bertandang ke Kompolnas dan memberikan informasi mengenai Budi Waseso.
Krisbiantoro mengingatkan, hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK menyimpulkan antara lain penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto (BW) terindikasi melanggar HAM. Bahkan tidak ada surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Krisbiantoro berharap Presiden Jokowi memilih Kapolri yang rekam jejaknya relatif bersih, dan punya pengalaman yang cukup seperti pernah memimpin Polda tipe A.
Sebelumnya, Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas Padang juga meminta Presiden Joko Widodo mencari dan memilih calon Kapolri yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.