Marwan mengatakan, setelah mendapat surat dari Djoko itu, Pidsus memiliki dua opsi dan muncul tiga kemungkinan. "Opsi pertama, PK tetap dilakukan dengan resiko ditolak atau dikabulkan," ujarnya. Jika PK nantinya ditolak, negara tidak akan mendapatkan uang denda, uang perkara, dan Djoko Tjandra pun tidak dikenai hukuman badan. Kalau PK diterima, lanjut Marwan, Itulah yang diharapkan. Namun Pidsus juga tidak bisa menjamin PK mereka bisa dikabulkan MA alias belum optimis 100 persen.
Opsi lain adalah menerima tawaran dengan konsekuensi membatalkan rencana PK. Kalau uang itu kami terima dan kami tidak mengajukan PK, kita akan hilang kesempatan dalam pidana, denda, dan uang perkara dari Djoko Tjandra. Kalau tidak PK dan tidak terima tawaran Djoko, kita rugi semuanya," ujarnya. Namun begitu, Marwan menyiratkan opsi pertama yang menjadi pertimbangan dan secepatnya akan diputuskan. Pak Jaksa Agung sedang menunggu wangsit.
Kebingungan Kejaksaan atas tawaran negosiasi dalam penegakan hukum itu memang bisa dimaklumi. Siapa yang bisa jamin PK kita diterima, ujarnya. Kalau tawaran diterima, ia khawatir akan timbul kritikan-kritikan pada pihak Kejaksaan Agung atas keputusan itu.
Dimintai pendapatnya, Hasril Hertanto menilai Kejaksaan mesti secara rasional menentukan prioritas dalam perkara ini. Politik hukum harus dipilih oleh Kejaksaan. Jika prioritas pada hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) sebaiknya Kejaksaan lebih mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan bagi perekonomian negara.
Hasril adalah Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Universitas Indonesia. Lembaga itu sering dilibatkan dalam program pembaharuan korps Adhyaksa. Dia mengatakan, jika tawaran itu diterima, maka duit masuk seratus persen ke kas negara. Sedangkan jika tetap mengupayakan penegakan hukum pidana, baik uang negara maupun menghukum pelaku bisa terlaksana. Tapi kemungkinannya tidak bisa dipatok seratus persen.
Meski persoalan ini menyangkut kerugian negara yang berhubungan dengan perekonomian negeri, secara pribadi, Hasril lebih setuju jika dua tujuan bisa dicapai. Namun jika dihadapkan dua pilihan yang membikin Kejaksaan dilematis, ia berharap Kejaksaan bisa memutuskan upaya terbaik. 'Tetap harus dipilih prioritas mana yang hendak dicapai oleh Kejaksaan, pungkasnya. Lagipula, mana mau Djoko Tjandra kembalikan uang jika ia tetap terancam didekamkan di balik jeruji besi?