Sertifikasi
Sebelum ada pengaturan produk pangan organik, lanjut Ita, untuk menjaga kualitas produk pangan organik ada lembaga sertifikasi yang menentukan apakah sebuah produk pangan masuk dalam kategori organik atau tidak. Lembaga itu dalam jangka waktu tertentu memberi laporan berkala kepada Kementan. Sedangkan lembaga sertifikasi itu berada di bawah pengawasan Komite Akreditasi Nasional dan komite itu diawasi oleh lembaga sertifikasi internasional.
Mengingat harga untuk melakukan sertifikasi sebuah produk sangat mahal bagi petani, Ita mengatakan pemerintah sampai saat ini tidak mewajibkan sertifikasi. Kewajiban sertifikasi diyakini juga bakal mematikan produk pangan organik lokal dan menyuburkan produk impor.
Namun, Ita menyebut pemerintah tak berpangku tangan melihat persoalan ini. Menurutnya pemerintah siap membantu proses sertifikasi bagi petani yang serius untuk menghasilkan produk organik secara berkelanjutan.
Putro mengamini bahwa tingginya biaya sertifikasi jadi salah satu hambatan produk pangan organik. Karenanya Putro berharap pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan terkait sertifikasi ini.
Ita berjanji pemerintah akan memberi bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, untuk meringankan biaya sertifikasi, pemerintah akan mengusahakan agar proses sertifikasi bisa dilakukan petani secara berkelompok.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Departemen Kebijakan Publik dan Legal Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Flora Chrisantie mengatakan tidak adanya konsistensi dalam penerapan sertifikasi mengakibatkan kebingungan di masyarakat. Soalnya banyak produk yang mengaku sebagai produk organik.
Persoalan lain yang sering dikeluhkan konsumen menurut Flora adalah harga yang mahal dan akses yang sulit untuk mendapatkan produk pangan organik. Karena tidak di semua tempat tersedia produk pangan organik.
Flora menyarankan agar pemerintah serius dalam mengembangkan produk pangan organik ke tengah-tengah masyarakat. Karena produk pangan organik sangat sehat dan aman bagi lingkungan. Flora berharap agar pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur di sektor hilir produk pangan organik, sehingga harganya murah dan mudah diakses oleh masyarakat. “Peraturan untuk produk organik (yang ada saat ini,-red) hanya untuk sektor hulu,” ujarnya.