Seperti halnya organisasi advokat lain, Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengangkat advokat baru sebagai bagian pelaksanaan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ada sekitar 48 advokat baru yang diangkat yang sebagian diantaranya berlatar belakang purnawirawan perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) dari Kepolisian RI (Polri).
“Saudara-Saudara, Anda sudah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk diangkat menjadi advokat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkati Anda semua,” ujar Presiden KAI, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dalam acara pengangkatan advokat KAI di Jakarta, Kamis (1/4/2021).
Pasal 2 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B”. Sedangkan pengangkatan dilakukan oleh organisasi advokat berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Advokat yang menyebutkan, “Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat”.
Dia merinci dari 48 advokat baru itu terdiri dari 7 purnawirawan jenderal polisi bintang dua; 7 purnawirawan jenderal polisi bintang 1; dan 8 purnawirawan polisi berpangkat komisaris besar (Kombes). Dia berharap para purnawirawan polisi itu dapat melakukan pengabdian dalam pemberian jasa hukum terhadap masyarakat pencari keadilan secara luas. “Ketika Polri melepas Anda, justru masa-masa keemasan itu di dunia advokat. Saya surprise Anda bergabung dengan KAI,” ujarnya.
Tjoetjoe melanjutkan pengangkatan advokat ini awal seseorang yang hendak menapaki dunia advokat sebagai profesi officium nobile (mulia) yang memberi jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. “Tapi Saudara-Saudara jangan senang dulu. Saudara belum apa-apa tanpa keberadaan klien. Seperti halnya dokter yang tak punya pasien,” ujarnya mengingatkan.
Menapaki profesi advokat, prinsip penting yang harus dilakoni adalah memberikan pelayanan terbaik bagi klien agar nantinya bakal banyak klien yang membutuhkan jasa hukum. Dia pun berkelakar, “Boleh klien sedikit, tapi punya perusahaan banyak,” ujarnya seraya disambut tawa.
Dia juga mengingatkan ada 4 kelemahan di dunia advokat yang menjadi tantangan di era digital. Pertama, perkembangan teknologi informasi. Advokat, kata Tjoetjoe, kerap gagap teknologi. Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang sebagian besar pekerjaan memanfaatkan teknologi dalam beraktivitas termasuk pemberian jasa hukum. Karena itu, advokat harus cepat beradaptasi dengan dunia teknologi.
Kedua, manajemen. Seorang advokat harus mampu mengatur berbagai hal dengan baik dalam aktivitas pemberian jasa hukum kepada klien. Advokat harus disiplin dan mencatat pemasukan dan pengeluaran bagi kantor hukum yang dimilikinya secara rapih dan tersistematis. “Karena dunia advokat saat ini sudah masuk ke era yang lebih maju,” lanjutnya.
Ketiga, marketing. Dalam jasa hukum diperlukan pola dan strategi marketing yang baik, marketing yang terukur tanpa berlebihan. Dia yakin dengan pola marketing yang terukur, nantinya banyak klien yang bakal meminta bantuan jasa hukumnya. Keempat, database. Menurutnya, organisasi yang dipimpinnya memiliki database yang tersistematis. Bahkan orang luar sekalipun dapat melihat database advokat yang baru diangkat. “Kita bersyukur lebih dulu memasuki dunia digital.”
Tjoetjoe berpesan agar advokat yang baru diangkat berbangga diri dengan profesi barunya ini. Dia mendorong agar para advokat baru itu menjadi orang yang tekun menjalani profesi barunya. Dengan dengan modal ketekunan, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas, advokat akan berhasil. “Bila tak ada advokat yang tidak bangga dengan profesi yang ditekuninya, maka saya yakin dia tidak sukses. Karena itu, Anda mesti bangga menjadi advokat,” ujarnya.
Suasana pengangkatan 48 Advokat Baru dari KAI.
Pejabat profesional
Sementara Wakil Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Komisaris Jenderal (Komjen) Purnawirawan Makbul Padmanegara mengatakan advokat yang baru dilantik harus menjadi sosok pejabat yang profesional berkiblat pada aturan hukum yang mewujudkan rasa keadilan masyarakat.
Dia menerangkan sejak ada nota kesepahaman antara PP Polri dengan KAI, telah terselengara 3 angkatan pendidikan dan ujian kompetensi, serta penyelenggaraan pengangkatan advokat. Dia mengingatkan agar advokat baru dapat mengembangkan profesi barunya dengan memperdalam keilmuan, membangun jaringan dengan praktisi hukum dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan.
Mantan Wakapolri ini mengamini pandangan Tjoetjoe soal perlunya menguatkan pengetahuan bidang teknologi, manajemen bagi setiap advokat. Namun terpenting, advokat harus menjadi profesi yang independen, bertanggung jawab, berpedoman pada hak asasi manusia (HAM), kepastian hukum yang berkeadilan, dan transparan.
“Jangan diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum, tegakan nilai keadilan untuk masyarakat pencari keadilan.”