Sejak awal Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwarnai kegaduhan. Saling respon antara KPK, Wadah Pegawai KPK, dan Koalisi Masyarakat Sipil dengan Panitia Seleksi (Pansel) kerap mewarnai setiap tahapan seleksi. Terlebih, setelah Pansel merilis 20 nama yang lolos dalam tahap profile assesment.
Pangkal persoalannya, KPK, Wadah Pegawai KPK, Koalisi Masyarakat Sipil menganggap masih ada sejumlah calon bermasalah dari 20 nama yang seharusnya tidak diloloskan. Tapi Pansel mempunyai pendapat berbeda dan menyatakan hasil nama-nama yang diluluskan sudah sesuai prosedur seleksi terutama telah melibatkan banyak lembaga guna menelusuri rekam jejak para calon.
Sejumlah tokoh pun angkat bicara mengenai kegaduhan ini. Salah satunya, Shinta Nuriyah Wahid, istri mendiang Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia melihat dalam seleksi calon pimpinan KPK kali ini memang ditemukan sejumlah masalah.
"Dari kaca mata saya, proses pemilihan pimpinan KPK kali ini telah menyisakan banyak persoalan serius, mulai dari panitia seleksinya, hingga para calon yang mendaftar," ujar Shinta dalam diskusi di Gedung KPK Jakarta, Rabu (28/8/2019). Baca Juga: Gaduh Seleksi Capim KPK
Padahal, kata Shinta, KPK adalah ujung tombak dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, kata dia, harus diupayakan lembaga ini dipimpin oleh orang-orang yang cakap dan berintegritas. Sebab, apabila pimpinan KPK yang terpilih tidak memenuhi unsur tersebut, maka akan bepengaruh terhadap para pegawainya yang lain.
Untuk itu, perlu ada upaya dari semua pihak untuk memastikan bahwa pimpinan-pimpinan KPK terpilih nantinya merupakan yang terbaik dari dari sisi moral maupun intelektual. Upaya ini bukan hanya menjadi beban Pansel, tetapi seluruh lapisan masyarakat termasuk dirinya. Oleh karena itu, ia pun tak segan memberi saran kepada mereka yang akan terpilih nanti.
"Sayangnya, ada beberapa calon pimpinan yang dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut, tapi tetap diloloskan oleh Pansel. Sebagai bagian dari masyarakat, yang kami khawatirkan apabila pimpinan yang terpilih tidak sesuai kebutuhan pemberantasan korupsi, tidak hanya upaya pemberantasan korupsi akan tersendat, tetapi juga akan menjadi (sarang) abuse of power atau penyelewengan kekuasaan," katanya.
Pesan ke DPR dan Presiden
Tokoh lain, Buya Syafi'i Maarif meminta Komisi III DPR tidak memilih para pimpinan KPK hanya berdasarkan pragmatism politik semata. Menurutnya, pemilihan pimpinan KPK berdasarkan politik pragmatis merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Hal ini lantaran Indonesia sudah dalam kondisi darurat korupsi.
"Saya berharap Komisi III itu jangan memilih berdasarkan pragmatisme politik. Itu harus betul-betul memperbaiki negeri ini. Korupsi ini kan sudah seribu orang yang ditangkap KPK, korupsi tetap saja berjalan, ya. Saya katakan sudah seperti narkoba," kata Buya dalam diskusi yang sama.
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini juga mengajak seluruh elemen bangsa termasuk Pansel, Presiden Joko Widodo, serta Komisi III DPR memperkuat Lembaga Antikorupsi sebagai wujud mencintai Indonesia. Termasuk terus mendorong kekompakan para pimpinan KPK itu sendiri.
Buya juga menyampaikan harapan kepada Presiden Jokowi nantinya benar-benar mempelajari seluruh capim KPK yang disodorkan Pansel. Buya Syafii yang juga anggota Dewan Pengarah BPIP berharap 10 nama yang nantinya diserahkan Jokowi ke DPR memiliki rekam jejak yang baik dan bersih.
"Setidak-tidaknya yang memimpin KPK itu yang catatan hitamnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Itu saja," harapnya.
Seperti diketahui, seleksi Capim KPK saat ini memasuki tahap wawancara dan uji publik atau seleksi tahap akhir. Dari 20 kandidat yang mengikuti tahap ini, Pansel nantinya akan menyerahkan 10 nama ke Presiden Joko Widodo. Kemudian, 10 nama tersebut nantinya diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Untuk itu, peran Komisi III DPR cukup penting menentukan lima orang yang akan memimpin Lembaga Antikorupsi periode 2019-2023.