Hal itulah yang dianggap Benny banci. MK hanya berusaha mencari-cari dasar, padahal UUD '45 sudah tegas memberi hak. "Dengan dasar itu, MK sama saja mendegradasi lagi padahal pertimbangan hukumnya sudah bagus," ujarnya, usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, Jum'at (15/01) kemarin.
Tetap appreciate
Meskipun menilai banci pertimbangan hukum MK soal pasal 50, toh Benny tetap menaruh hormat. "Saya tetap appreciate. Itu putusan bersejarah," katanya kepada hukumonline.
Betapa tidak, langkah MK menabrak batasan pasal 50 merupakan terobosan hukum yang sangat berani. Itu sama dengan yang pernah dilakukan hakim John Marshall, yang kemudian menjadi bersejarah dalam konstitusi Amerika Serikat.
Pasal 50 Undang-Undang No. 24/2003 tentang MK menyebut bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan adalah undang-undang yang diundangkan sejak 19 Oktober 1999. Dalam kasus ini, yang dimohonkan judicial review adalah UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung.
Dengan putusan tersebut, di mata Benny, MK secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa Pasal 50 adalah pasal mati. Tidak perlu ada pernyataan lagi yang menyebutkan bahwa pasal itu tidak berlaku. Sebab, dengan sendirinya sudah dibatalkan oleh MK.
A. Ahsin Thohari, Kepala Divisi Advokasi Judicial Watch Indonesia (JWI), juga menganggap Pasal 50 sebagai belenggu bagi MK, sehingga seharusnya dikesampingkan. Sebab, dalam Konstitusi sendiri tidak ada batasan judicial review terhadap undang-undang yang bisa dilakukan MK
Namun, terbosan inilah yang kemudian menimbulkan 'kecaman' dari Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Pemerintah. Menurut dia, seharusnya MK terlebih dahulu menjudicial review pasal 50 sebelum menabraknya.