PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Pertahanan menandatangani nota kesapahaman tentang jual beli bahan bakar minyak dan pelumas untuk kebutuhan operasi pertahanan. Penandatangan nota kesapahaman tersebut dilakukan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Laksada Agus Purwoto dengan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, di Jakarta, Rabu (18/12).
Dalam MoU, Pertamina menyatakan siap memenuhi berapapun jumlah BBM yang diperlukan TNI. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, mengatakan MoU tersebut menjadi komitmen bagi Pertamina untuk menyiapkan BBM untuk operasi keamanan TNI.
Menurut dia, saat ini Pertamina telah melakukan pendistribusian BBM keekonomian bagi kegiatan rutin maupun kegiatan operasi kepada TNI dan Polri. Kuota BBM untuk TNI dan Polri selama ini tidak kurang dari 425 juta liter per tahun dan tingkat pertumbuhan kurang lebih 5 persen setiap tahun.
"Nota kesepahaman ini diharapkan menjadi payung aturan yang sifatnya saling menguatkan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama, khususnya dalam hal penyediaan BBM dan pelumas antara Kemenhan, Pertamina dengan Mabes TNI," ujar Hanung.
Selain itu, Hanung mengaku bahwa Pertamina sangat bangga atas kehormatan dan pengakuan dari Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia selalu berkomitmen menggunakan produk BBM dan Pelumas Pertamina.
Hanung mengatakan, sebagai entitas bisnis Pertamina mengharapkan di masa mendatang kerja sama dapat semakin erat. Kerja sama tersebut khususnya dalam hal dukungan administrasi maupun finansial sehingga peran Pertamina sebagai pelaksana Public Service Obligation maupun penghasil dividen bagi negara keduanya dapat terpenuhi denga baik.
"Kami mengharapkan juga langkah Kementerian Pertahanan ini dapat memotivasi institusi dan lembaga pemerintahan lainnya untuk menggunakan BBM dan pelumas produksi Pertamina," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku kebutuhan BBM untuk operasi pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh TNI semakin meningkat. Ini lantaran adanya program pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk kebutuhan operasi baik militer maupun non-militer. Selain itu, alat perang yang sudah tua umurnya membutuhkan lebih banyak pasokan BBM.
Purnomo menjelaskan, seluruh kendaraan perang normalnya membutuhkan 0,4 juta kiloliter. Namun karena usianya yang sudah tidak muda lagi membutuhkan pasokan 0,6 juta kiloliter BBM untuk satu tahun. "Karena perlatan-peralatan kita sudah tua yang mengkonsusmsi banyak BBM, karena penggunaan kekuatan besar maka bbm juga besar," ujar Purnomo
Di sisi lain, Purnomo mengeluhkan rasa keberatannya dengan pemberian subsidi BBM dari pemerintah melalui bentuk anggaran. Hal itu menyebabkan operasional TNI menjadi terhambat. Oleh karena itu, pihaknya meminta subsidi bukan dalam bentuk budget tapi dalam bentuk kuantum. Menurut dia, kuota BBM yang dibutuhkan TNI akan berkurang apabila harga BBM naik.
“TNI hanya membutuhkan sekitar 1,2 persen dari total dana APBN yang digunakan untuk subsidi BBM,” tambahnya.
Dengan kerjasama dari PT Pertamina memberikan BBM 425 juta liter, Purnomo yakin operasional alutista Kementerian Pertahanan bisa maksimal. Adapun, dengan penerapan budgeting Kementerian Pertahanan, setidaknya harus membayar utang BBM sekitar Rp8 triliun.
“Kita tetap membayar BBM Rp 8 triliun untuk membayar BBM. Tapi manfaatnya sangat besar bagi negara. Operasi baik di laut, udara, dan darat dapat berjalan dengan maksimal dan bisa mengurangi potensi kerugian negara akibat adanya penyelundupan BBM, ilegal fishing, dan sebagainya,” tandasnya.
Dalam MoU, Pertamina menyatakan siap memenuhi berapapun jumlah BBM yang diperlukan TNI. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, mengatakan MoU tersebut menjadi komitmen bagi Pertamina untuk menyiapkan BBM untuk operasi keamanan TNI.
Menurut dia, saat ini Pertamina telah melakukan pendistribusian BBM keekonomian bagi kegiatan rutin maupun kegiatan operasi kepada TNI dan Polri. Kuota BBM untuk TNI dan Polri selama ini tidak kurang dari 425 juta liter per tahun dan tingkat pertumbuhan kurang lebih 5 persen setiap tahun.
"Nota kesepahaman ini diharapkan menjadi payung aturan yang sifatnya saling menguatkan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama, khususnya dalam hal penyediaan BBM dan pelumas antara Kemenhan, Pertamina dengan Mabes TNI," ujar Hanung.
Selain itu, Hanung mengaku bahwa Pertamina sangat bangga atas kehormatan dan pengakuan dari Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia selalu berkomitmen menggunakan produk BBM dan Pelumas Pertamina.
Hanung mengatakan, sebagai entitas bisnis Pertamina mengharapkan di masa mendatang kerja sama dapat semakin erat. Kerja sama tersebut khususnya dalam hal dukungan administrasi maupun finansial sehingga peran Pertamina sebagai pelaksana Public Service Obligation maupun penghasil dividen bagi negara keduanya dapat terpenuhi denga baik.
"Kami mengharapkan juga langkah Kementerian Pertahanan ini dapat memotivasi institusi dan lembaga pemerintahan lainnya untuk menggunakan BBM dan pelumas produksi Pertamina," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku kebutuhan BBM untuk operasi pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh TNI semakin meningkat. Ini lantaran adanya program pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk kebutuhan operasi baik militer maupun non-militer. Selain itu, alat perang yang sudah tua umurnya membutuhkan lebih banyak pasokan BBM.
Purnomo menjelaskan, seluruh kendaraan perang normalnya membutuhkan 0,4 juta kiloliter. Namun karena usianya yang sudah tidak muda lagi membutuhkan pasokan 0,6 juta kiloliter BBM untuk satu tahun. "Karena perlatan-peralatan kita sudah tua yang mengkonsusmsi banyak BBM, karena penggunaan kekuatan besar maka bbm juga besar," ujar Purnomo
Di sisi lain, Purnomo mengeluhkan rasa keberatannya dengan pemberian subsidi BBM dari pemerintah melalui bentuk anggaran. Hal itu menyebabkan operasional TNI menjadi terhambat. Oleh karena itu, pihaknya meminta subsidi bukan dalam bentuk budget tapi dalam bentuk kuantum. Menurut dia, kuota BBM yang dibutuhkan TNI akan berkurang apabila harga BBM naik.
“TNI hanya membutuhkan sekitar 1,2 persen dari total dana APBN yang digunakan untuk subsidi BBM,” tambahnya.
Dengan kerjasama dari PT Pertamina memberikan BBM 425 juta liter, Purnomo yakin operasional alutista Kementerian Pertahanan bisa maksimal. Adapun, dengan penerapan budgeting Kementerian Pertahanan, setidaknya harus membayar utang BBM sekitar Rp8 triliun.
“Kita tetap membayar BBM Rp 8 triliun untuk membayar BBM. Tapi manfaatnya sangat besar bagi negara. Operasi baik di laut, udara, dan darat dapat berjalan dengan maksimal dan bisa mengurangi potensi kerugian negara akibat adanya penyelundupan BBM, ilegal fishing, dan sebagainya,” tandasnya.