Pertamina Resmi Hentikan Operasi Petral
Berita

Pertamina Resmi Hentikan Operasi Petral

Petral dianggap sebagai sumber masalah.

RED
Bacaan 2 Menit

Diakuinya, seluruh aset Petral yang berada di Singapura dan Hong Kong akan dialihkan ke Pertamina.

Sementara itu Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, likuidasi Petral dilakukan agar terciptanya efisiensi rantai pasokan dan reputasi perusahaan.

“Dua kata kunci ini memberi dasar bahwa direksi Pertamina memutuskan Petral sebaiknya dilikuidasi agar terjadi efisiensi dan reputasi buruk tidak ada lagi, sehingga Pertamina bisa memulai clean sheet,” tutur Sudirman.

Sebelumnya Sudirman Said mengemukakan, bahwa pembubaran Petral sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk memutus praktik buruk di masa lalu.

Penutupan Petral dilakukan sesuai rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas, setelah dilakukan audit investigasi untuk mengungkap praktik-praktik yang menyimpang.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dalam siaran pers Rabu (13/5) menyebutkan, keberadaan Petral dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi sumber kontroversi dan kecurigaan terkait praktik perburuan rente.

“Sejak Indonesia menjadi negara pengimpor minyak, reputasi Petral erat dengan praktik-praktik yang tidak sehat dalam pengadaan BBM dan minyak mentah,” kata Dadan Kusdiana.

Petral dibentuk di Hong Kong oleh Presiden Soeharto untuk transaksi jual-beli migas, yang pada saat itu Pertamina ada masalah korupsi sangat tinggi dan praktik “mafia” migas.

Dadan Kusdiana menambahkan, Petral menjadikan para pemburu rente alias mafia leluasa mencari keuntungan melalui impor BBM dengan mekanisme yang tidak sesuai prinsip berkeadilan, sekaligus mencampuri kebijakan sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan.

Dadan menysinyalir  akibat campur tangan mafia, negara tak berdaya dalam mengambil keputusan strategis pembangunan yang seharusnya dilakukan, seperti pembangunan kilang di dalam negeri untuk mengurangi impor, pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian BBM dan pengendalian/pengalihan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.
Tags: