Kemudian, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, tidak terlibat dalam organisasi terlarang, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika, bersedia ditempatkan pada unit kerja Kemenkumham di seluruh Indonesia, dan tidak bertato/tindik.
Lalu, perguruan tinggi yang berasal dari dalam negeri Strata 2 (S-2) (bukan program studi pendidikan atau syariah) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat tahun kelulusan, dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
Untuk Perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri Strata 2 (S-2) (bukan program studi pendidikan atau syariah) dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
Posisi ini juga terbuka bagi pelamar lulusan terbaik dan pelamar penyandang disabilitas. Untuk informasi lebih lanjut mengenai posisi ini dapat melihat pada laman https://casn.kemenkumham.go.id/.
“Tolong perhatikan setiap persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setiap jabatan memiliki kualifikasi yang berbeda. Kalau salah atau tidak sesuai, peserta sendiri yang akan rugi,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto, Rabu (20/9), dikutip dari laman Kemenkumham.
Andap juga mengingatkan para peserta bahwa seluruh proses seleksi CPNS dan PPPK Kemenkumham tidak dipungut biaya. “Panitia tidak memungut biaya selama proses seleksi. Jangan sampai menjadi korban penipuan dengan modus menjanjikan bisa diterima. Jika ada dugaan penipuan, segera laporkan,” kata Andap.