Di Indonesia sendiri prosedur super injunction belum dikenal. Tetapi, dalam konteks yang kurang lebih sama, UU No 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi-informasi, termasuk putusan pengadilan, yang dapat dirahasiakan dari publik.
Pasal 7 UU KIP menyebutkan badan publik, di antaranya pengadilan, berhak menolak memberikan informasi kepada publik, salah satunya yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Orang yang menyebarluaskan, maupun yang memberikan informasi rahasia seperti ini diancam pidana penjara dua tahun dan denda maksimal Rp10 juta.
Sumber: