Rieke berpendapat jika biaya yang dikenakan kepada pekerja migran sebagaimana selebaran APJATI 5.600 real dan dikalikan 57.600 orang, terkumpul dana sebesar 322,56 juta real atau sekitar AS$86 juta. Dari informasi yang diperoleh Rieke, PJTKI mendapat “jatah” untuk setiap dokumen pekerja migran sebesar AS$750. Jika “jatah” itu dikalikan 57.600 orang pekerja migran yang mengurus dokumen untuk bekerja kembali di Arab Saudi, maka dana yang terkumpul AS$43,2 juta.
Walau begitu Rieke tidak mengklaim data yang diperolehnya itu benar seratus persen. Lewat data tersebut Rieke meminta pemerintah untuk mengklarifikasi. Namun, pemerintah sudah seharusnya melakukan pencegahan atas potensi terjadinya korupsi dalam pengelolaan masa amnesti di Arab Saudi. Pasalnya, mengacu pelayanan dokumen pada masa amnesti beberapa tahun lalu di Malaysia, terdapat kasus korupsi yang berhasil dibongkar.
Atas dasar itu Rieke merekomendasikan agar Presiden SBY segera mencabut Permenakertrans Perwalu karena peraturan tersebut tidak memiliki payung hukum yang jelas. Ia juga mengingatkan kebijakan moratorium pekerja migran sektor domestik ke Arab Saudi masih berlaku. Selaras pemerintah dituntut mendata secara jelas para pekerja migran yang overstayer dan diupayakan untuk dipulangkan ke tanah air. Selain itu Permenakertrans Perwalu terindikasi kuat menjadi alat "legalisasi pemerasan terhadap TKI oleh oknum pemerintah."
“Jangan sampai amnesti di Arab Saudi dijadikan alat untuk "memandulkan" moratorium. Pengiriman TKI dari Indonesia ke Arab Saudi menurun, tapi amnesti dijadikan jalan perekrutan TKI yang sebetulnya sudah terbukti memiliki masalah dokumen,” tegas Rieke.
Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Kemenlu, Kemenkumham, Kemenakertrans dan Kemenag pada Selasa (18/6), membahas persoalan masa amnesti di Arab Saudi. Pada kesempatan itu Rieke menginginkan agar pencabutan Permenakertrans Perwalu dicantumkan dalam kesimpulan rapat kerja tersebut. Namun, pimpinan rapat kerja, Ribka Tjiptaning, mengatakan mengingat Menakertrans tidak hadir dalam rapat itu, maka pencabutan Permenakertrans Perwalu tidak dapat dilakukan secara langsung. Untuk itu pemerintah direkomendasikan mengevaluasi peraturan tersebut.
“Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans untuk melakukan evaluasi Permenakertrans No.6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta di Luar Negeri, terkait pungutan biaya dan pelayanan PPTKIS (PJTKI,-red)di luar negeri,” ucap Ribka membacakan poin keempat kesimpulan rapat kerja.
Terpisah, Menakertrans, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pelayanan dokumen untuk pekerja migran yang memanfaatkan masa amnesti di Arab Saudi, gratis. Baik itu pekerja migran yang mengurus dokumen untuk pulang ke tanah air atau kembali bekerja di Arab Saudi. Walau begitu ia mengakui terdapat pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi tersebut dan melakukan tindakan yang merugikan pekerja migran. Seperti penipuan dengan cara meminta imbalan dalam jumlah tertentu untuk mengurus dokumen yang diajukan pekerja migran.
Muhaimin mengatakan hal itu semakin jelas ketika dirinya menerima laporan. Saat mendengar pengaduan itu Muhaimin menyebut ada selebaran gelap dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan penipuan dengan dalih mempercepat proses pembuatan dokumen. “Semua prosedur pelayanan dokumen perbaikan status kerja diberlakukan dengan gratis,” urainya.
Selaras denan itu Muhaimin mengatakan untuk para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang mengurus dokumen perbaikan status menjadi berdokumen lengkap, hanya wajib melengkapi syarat pengurusan izin kerja di Arab Saudi. Oleh karenanya, Muhaimin memerintahkan atase tenaga kerja di KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh, Arab Saudi untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh pekerja migran. Serta mengambil langkah pencegahan untuk menangkal upaya penipuan.
Terkait biaya sebesar 3,900 real untuk izin kerja di Arab Saudi, Muhaimin menjamin biaya itu dibayar oleh pengguna jasa pekerja migran. Jika ditemukan PJTKI yang melakukan pungutan liar dalam mengurus dokumen perbaikan status kerja, Muhaimin berjanji bertindak tegas. Salah satunya mencabut izin PJTKI itu.