Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain,akan segera dicabut dan diganti yang baru. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM telah melaksanakan public hearing bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian serta Asosiasi Produsen Biofuel dan Bioethanol.
Setelah melaksanakan dengar pendapat untuk mendapatkan masukan secara teknis maupun substantif, rencananya Dirjen EBTKE akan segera menyerahkan draf rancangan untuk ditandatangani menteri.
Kepala bagian hukum Ditjen EBTKE Robert A. John menjelaskan, perubahan Permen ini tidak bisa dikategorikan sebagai revisi,lantaran lebih dari 50 persen perubahan aturan didalamnya. “Permen tahun 2008 akan dicabut setelah Menteri ESDM menandatangani Permen baru ini,” tegas Robert.
Dalam perubahan Permen ESDM No.32 ini direncanakan akan ada perluasan lingkup definisi dan pengaturan bahan bakar nabati (BBN) yang semula hanya tentang BBN biofuel/BBN cair menjadi BBN cair, BBN padat, dan BBN gas. Selama ini, hanya biodiesel yang terus mengalami peningkatan tiap tahun secara signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Sedangkan bioethanol dan biooil belum dapat berkembang sesuai harapan.
Produksi dan pemanfaatan biodiesel memang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, apalagi setelah pemerintah mulai meningkatkan volume pencampuran biodiesel pada minyak solar menjadi 7,5 persen pada awal 2012 dari sebelumnya hanya 5 persen.
Pemanfaatan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2012 mencapai 669.398 kiloliter (KL), meningkat 86,56 persen dari realisasi tahun 2011 yang baru mencapai 358.812 kL. Sementara itu, realisasi tahun ini sampai dengan pertengahan Juli telah mencapai 411.997 kL, sedangkan produksinya mencapai 608 ribu kL. Namun, jika dilihat dari kapasitas terpasang industri biodiesel nasional yang mencapai lebih dari 5 juta kL, pemanfaatan biodiesel tersebut di dalam negeri masih sangat kecil.
Rancangan Permen juga mengatur kewajiban pemanfaatan BBN cair bagi industri pertambangan mineral dan batu bara. Begitu juga kewajiban pemanfaatan biomassa untuk dicampurkan dengan batubara pada pembangkit listrik. Selain itu ditegaskan pula pemberian sanksi administratif bagi badan usaha BBN, badan usaha BBM dan badan usaha pembangkit tenaga listrik yang tidak melaksanakan kewajiban pemanfaatan BBN cair dan padat.
Sanksi administratif nantinya akan diberikan oleh Dirjen EBTKE kepada badan usaha BBN yang melanggar. Sementara jika pelanggaran dilakukan oleh badan usaha BBM maka sanksi akan diberikan oleh Dirjen Migas atas usul dari Dirjen EBTKE. Pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha pembangkit tenaga listrik akan diberikan sanksi oleh Dirjen Ketenagalistrikan atas usul dari Dirjen EBTKE.
Pemberian sanksi oleh Dirjen EBTKE merupakan salah satu bentuk perubahan yang diatur dalam Permen baru. "Permen tahun 2008 ini dibentuk sebelum Ditjen EBTKE berdiri. Kewenangan BBN sebelumnya berada di Direktorat Jenderal Migas ESDM dan kini terjadi perpindahan wewenang," jelas Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.
Ketua Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Kurtubi mengingatkan, implementasi Permen baru tersebut juga penting untuk diperhatikan. “Rancangan Permen baru yang demikian baik tak akan membawa dampak baik jika tidak diimplementasikan dengan benar-benar,” tegas Kurtubi.
Salah satu implementasi yang patut difokuskan pemerintah, menurut Kurtubiadalah upaya produksi BBN. Ia mengatakan pemerintah harus dapat menjamin produksi BBN agar bisa masif dan berkesinambungan sehingga tidak bergantung pada musim. Selain itu, kontrol kualitas juga harus diperhatikan agar tingkat kadar air BBN tidak merusak mesin.
“Kualitas terhadap mesin dan lingkungan harus benar-benar dijaga. Agak mahal sedikit memang, pada akhirnya. Namun bahan baku BBN memang sudah mahal,” pungkasnya.