Semua bidang dan aspek kehidupan manusia hari ini tidak lepas dari digitalisasi. Namun perlu diingat bahwa kehadiran digitalisasi ibarat dua mata pisau. Meski teknologi IT ini memberikan banyak kemudahan, namun manusia selaku pengguna dituntut bijak untuk menggunakannya.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Arman Nefi, keberadaan digitalisasi membawa dampak positif dan negatif. Beberapa hal positif, misalnya mempermudah komunikasi, mempermudah mencari informasi, mempermudah transaksi bisnis, menghemat waktu, mengenal budaya baru, dan sekaligus menjadi perpustakaan “Terbesar di Dunia”. Namun ada sisi negatif dari digitalisasi yang harus diwaspadai yakni cybercrime di antaranya adalah penipuan online dan berita hoax.
“Ada hal-hal positif dan negatif. Kita saat ini sangat mudah berkomunikasi, mudah cari informasi, mudah transaksi bisnis. Tapi di balik transaksi mudah ada kejahatan mengincar. Dan berhati-hati ambil berita,” kata Arman dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Kominfo dan FHUI dengan tajuk “Tantangan Era Digital: Santernya Kasus Fraud Di Industri Jasa Keuangan Indonesia”, Kamis (13/10).
Baca Juga:
- Tips Terhindar dari Pencurian Data Pribadi oleh Pinjol
- Pentingnya Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen Market Conduct Jasa Keuangan
Mengingat digitalisasi sudah masuk ke aspek kehidupan maka kejahatan digital pun akan mengikuti. Dan muara dari kejahatan digital tersebut adalah kerugian materiil, terutama jika kejahatan dilakukan di sektor jasa keuangan atau investasi.
Sementara di sisi lain peningkatan kasus kejahatan online, terutama penipuan online, membuktikan bahwa cyber security di Indonesia masih lemah. Meski Indonesia sudah memiliki UU ITE dan beberapa ancaman pidana untuk kasus penipuan yang diatur dalam KUHP, namun menurut Arman hal tersebut belum begitu efektif untuk menurunkan angka kejahatan digital.
Arman menilai pemerintah perlu belajar dari negara-negara yang menjadi pusat keuangan dunia seperti AS, Singapura, Jepang, Inggris, RRC/Hongkong dalam menekan kejahatan di sektor keuangan, baik konvensional maupun digital.
Di lima negara tersebut, lanjut Arman, penegakan hukum dilakukan lebih keras dan memberikan efek jera sehingga membuat pelaku berfikir ulang untuk melakukannya kembali. Orientasi hukuman tidak berfokus pada pidana, namun pengembalian hingga 2-5 kali lipat dari total kerugian yang diderita oleh korban.
“Harus melihat AS, Inggris, Jepang, Singapura, mengatasi kejahatan sektor keuangan. Ini yang saya lihat best practice dari negara maju. Sasarannya bukan pidana kurungan yang diutamakan tetapi denda yang berlipat. Yang ditonjolkan ini, biasanya negara-negara yang sudah menerapkan ini cukup efektif untuk menurunkan kejahatan. Sekarang orang lebih takut di denda berkali-kali lipat daripada dikurung. Buat apa orangnya dikurung kalau uangnya tidak balik,” jelas Arman.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kemenkominfo Bidang Tata Kelola dan Budaya Digital Donny Budi Utoyo mengingatkan masyarakat untuk mengenali risiko keamanan digital. Sejauh ini terdapat lima modus kejahatan digital seperti malware attacks, phising, lost or stolen devices, cross-app-data sharing, dan unpatched Oses.
Untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut, Donny memberikan tiga solusi praktis yakni jangan unduh, install atau buka sembarangan aplikasi atau situs, pasang password yang aman dan usahakan menggunakan biometric, serta segera atau rutin melakukan security update android secara berkala.
“Phising itu kasus paling banyak. Jadi masyrakat perlu hati-hati klik sesuatu, jangan asal klik,” pungkasnya.