Perlu Langkah Strategis Atasi Masalah Ketenagakerjaan
Berita

Perlu Langkah Strategis Atasi Masalah Ketenagakerjaan

Perlunya perbaikan sistem pendidikan guna meningkatkan kompetensi SDM.

FNH
Bacaan 2 Menit
Perlu Langkah Strategis Atasi Masalah Ketenagakerjaan
Hukumonline

Persoalan tenaga kerja dan penghidupan layak bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Lihat saja, dalam satu tahun berapa kali para buruh berdemo ke jalan guna menuntut upah yang sesuai dengan hidup layak. Belum lagi, jumlah pengangguran yang kian bertambah tiap tahunnya karena lapangan pekerjaan yang tidak memadai.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, persoalan perekonomian merupakan persoalan yang komplit. Tak hanya menyangkut masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak, tetapi juga terletak pada struktur lapangan kerja, status pekerjaan, tingkat upah, kompetensi, produktivitas yang relatif rendah dan masalah ketenagakerjaan lainnya yang berkaitan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja, Benny Soetrisno, mengatakan tenaga kerja yang berkualitas diperlukan guna mendorong daya saing dunia usaha. Keberadaan SDM yang berkualitas tentunya akan berimplikasi pada perekonomian nasional.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang harus segera dilakukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia agar menghasilkan SDM yang kompeten dan berkualitas. "Salah satunya adalah upaya-upaya perluasan kesempatan kerja harus terus dilakukan," kata Benny di Jakarta, Kamis (12/12).

Perluasan kesempatan kerja di dunia usaha diharapkan dapat membuka kesempatan kerja di sektor usaha formal, informal, hingga bekerja mandiri sebagai wirausaha. Di sisi lain, lanjut Benny, kompentensi tenaga kerja untuk mendukung produktivitas yang baik perlu terus ditingkatkan dan dibenahi.

“Standar kompetensi bagi dunia usaha atau industri sangat penting bagi peningkatan produktivitas dan daya saing," tambahnya.

SDM yang berkualitas dan kompeten juga berhubungan dengan sistem pendidikan. Benny menilai sistem pendidikan di Indonesia harus dibenahi. Hal itu bertujuan agar ketersediaan tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha sehingga dapat terserap dengan optimal.

Sementara yang terjadi saat ini, sambungnya, jumlah pencari kerja lebih besar ketimbang jumlah peluang kerja yang ada. Apalagi, adanya gap yang masih besar antara keterampilan pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.

Menurutnya, kesenjangan tersebut harus dikurangi dan program link and match antara dunia usaha dan pencari kerja bisa menjadi jalan keluar dengan dukungan sistem pendidikan nasional. Menurutnya, kesenjangan itu harus dikurangi.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi dengan tenaga kerja berpendidikan rendah. Jumlah angkatan kerja per Agustus 2012 adalah sebanyak 118,05 juta.

Sebesar 82,10 juta adalah lulusan Sekolah Dasar, 38,57 juta lulusan SMP, 27,65 juta lulusan SMA, 13,54 juta lulusan SMK, 3,87 lulusan Diploma dan 8,17 juta lulusan Sarjana. Struktur pendidikan tenaga kerja seperti ini disinyalir menjadikan daya saing dan produktivitas serta penghasilan tenaga kerja Indonesia relatif rendah.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tingkat pengangguran di Indonesia per Agustus 2012 menurun menjadi 6,14% dibanding Agustus 2011 sebesar 6,56% Jadi jumlah pengangguran tahun 2013 di Indonesia yang tersisa sebanyak 7,24 juta orang.

Tags:

Berita Terkait