Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9/2020) menuai pro dan kontra. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggap laju penularan Covid-19 sangat mengkhawatirkan di tengah keterbatasan ruangan, tempat tidur isolasi, SDM rumah sakit. Dalam sepekan terakhir, kasus positif Covid-19 menembus angka 900-1.000-an kasus per hari.
Ketua DPR Puan Maharani mengakui meningkatnya kasus Covid-19 di sejumlah daerah termasuk di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir memang mengkhawatirkan. Kalaupun DKI Jakarta hendak kembali menerapkan PSBB, pelaksanaannya harus konsisten dan tegas untuk menekan jumlah penularan virus tersebut,
“Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus meningkatkan koordinasi dan pengawasan di tengah meningkatnya jumlah kasus Covid-19,” ujar Puan Maharani, Jumat (11/9/2020). (Baca Juga: Darurat! Mulai 14 Desember, DKI Jakarta Kembali Terapkan PSBB)
Selain itu, Puan meminta agar pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktivitas harian dan kegiatan perekonomiannya selama penerapan kebijakan PSB. Misalnya, mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
Dia pun meminta pemerintah daerah dan pusat meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga tingkat keluarga. Selain disiplin menerapkan protokol kesehatan, penerapan sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggar menjadi keharusan. Termasuk mendorong dan menggerakan masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat.
Anggota Komisi XI DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Gubernur Anies Baswedan. Namun, penerapan PSBB harus ada tindakan tegas dari semua unsur pelaksana di lapangan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang saat ini semakin masif. Karena itu, seluruh warga Jakarta khususnya, ataupun warga yang tinggal di luar DKI Jakarta agar patuh dan taat menjalankan protokol kesehatan.
“Status PSBB ini harus diikuti dengan tindakan tegas bagi warga yang melanggar. Kedisiplinan warga harus ditingkatkan,” pintanya.
Dia juga mewanti-wanti agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegas dan konsisten dalam menjalankan kebijakan PSBB. Termasuk memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan. Maklum, masih terdapat masyarakat yang beraktivitas tanpa mengenakan masker dan berkerumun.
Menurutnya, berhasil atau tidaknya kebijakan PSBB bergantung pada kedisiplinan masyarakat. Namun demikian, penetapan status PSBB Jakarta ini dinilai memiliki konsekuensi. Setidaknya, penerapan kebijakan PSBB Jakarta bakal kembali berdampak terhadap kegiatan perekonomian masyarakat, khusunya masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dan ke bawah. “Ini harus dipikirkan karena setiap kebijakan, pasti ada konsekuensinya. Pemerintah DKI tentu sudah memikirkan itu,” kata dia.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberi bantuan sosial mengatasi persoalan ekonomi akibat dampak penerapan PSBB total ini, pendistribusiannya harus tepat sasaran yang sangat membutuhkan,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Akan efektif
Sementara Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menilai PSBB Jakarta akan efektif menekan penyebaran Covid 19 dan pada gilirannya membuat ekonomi bangkit. Dia menganggap koreksi IHSG yang terjadi merupakan hal yang wajar sebagai reaksi pasar terhadap rencana penerapan PSBB total untuk wilayah DKI Jakarta.
Pernyataan ini menanggapi perdagangan pada Kamis (10/9/2020), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun 154,7 poin atau 2,99% ke posisi 4.988,33. Sementara indeks saham LQ45 juga melemah 5% ke posisi 863,12. Selang 2 menit setelah pembukaan, IHSG kembali tertekan 3,16%. Hingga pukul 09.20 waktu JATS, IHSG masih tertekan dengan turun 3,6% atau turun 188 poin ke level 4.961.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyayangkan pengumuman pemberlakuan PSBB total oleh Gubernur Anies Baswedan. Sebab, dengan pengumuman tersebut membuat saham Indonesia anjlok. Dia menengarai saham yang anjlok mencapai Rp300 triliun yang berdampak berpotensi mengganggu kegiatan korporasi. Bahkan menghambat keberlangsungan usaha sektor ritel. “Kalau korporasi hancur, maka ritel hancur,” ujarnya
Said menilai tantangan berat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menstabilkan kembali pasar keuangan. Begitu pula mengembalikan kepercayaan para pelaku pasar. Menurutnya, BI serta para stakholder agar meningkatkan koordinasi dalam menjaga sektor keuangan yang masih terpuruk akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Anis menegaskan sudah dipahami bersama, PSBB Jakarta pasti akan berdampak besar terhadap ekonomi nasional, khususnya dari aspek konsumsi dimana selama ini, DKI Jakarta menjadi motor penggerak ekonomi utama Indonesia. “Kontribusi Provinsi DKI Jakarta terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, sekitar 17 sampai 18 persen,” jelas Anis.
Di sisi lain, legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menilai pemberlakuan kembali PSBB total di Jakarta sudah harus dilakukan. Sebab, kebijakan pelonggaran PSBB memiliki tingkat resiko penyebaran virus corona tinggi. Kondisi ini tidak akan baik bagi ekonomi maupun kesehatan nasional. “Dengan kondisi mengkhawatirkan seperti ini, PSBB ketat sudah seharusnya diterapkan,” kata dia.
Dia mengutip data kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta hingga 9 September 2020 sudah hampir menembus angka 50.000 kasus, tepatnya 49.397 kasus. Sementara total kasus sembuh tercatat 37.224 dan total kasus meninggal akibat Covid-19 mencapai 1.334 orang.
Dalam keterangannya di Jakarta (10/9/2020), Anis kembali menegaskan penerapan PSBB di Jakarta akan efektif dan signifikan menekan penyebaran Covid-19 di ibu kota. “Dengan demikian, ekonomi akan bisa rebound, dan insya Allah akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat,” katanya optimis.