Dia juga mewanti-wanti agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegas dan konsisten dalam menjalankan kebijakan PSBB. Termasuk memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan. Maklum, masih terdapat masyarakat yang beraktivitas tanpa mengenakan masker dan berkerumun.
Menurutnya, berhasil atau tidaknya kebijakan PSBB bergantung pada kedisiplinan masyarakat. Namun demikian, penetapan status PSBB Jakarta ini dinilai memiliki konsekuensi. Setidaknya, penerapan kebijakan PSBB Jakarta bakal kembali berdampak terhadap kegiatan perekonomian masyarakat, khusunya masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dan ke bawah. “Ini harus dipikirkan karena setiap kebijakan, pasti ada konsekuensinya. Pemerintah DKI tentu sudah memikirkan itu,” kata dia.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberi bantuan sosial mengatasi persoalan ekonomi akibat dampak penerapan PSBB total ini, pendistribusiannya harus tepat sasaran yang sangat membutuhkan,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Akan efektif
Sementara Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menilai PSBB Jakarta akan efektif menekan penyebaran Covid 19 dan pada gilirannya membuat ekonomi bangkit. Dia menganggap koreksi IHSG yang terjadi merupakan hal yang wajar sebagai reaksi pasar terhadap rencana penerapan PSBB total untuk wilayah DKI Jakarta.
Pernyataan ini menanggapi perdagangan pada Kamis (10/9/2020), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun 154,7 poin atau 2,99% ke posisi 4.988,33. Sementara indeks saham LQ45 juga melemah 5% ke posisi 863,12. Selang 2 menit setelah pembukaan, IHSG kembali tertekan 3,16%. Hingga pukul 09.20 waktu JATS, IHSG masih tertekan dengan turun 3,6% atau turun 188 poin ke level 4.961.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyayangkan pengumuman pemberlakuan PSBB total oleh Gubernur Anies Baswedan. Sebab, dengan pengumuman tersebut membuat saham Indonesia anjlok. Dia menengarai saham yang anjlok mencapai Rp300 triliun yang berdampak berpotensi mengganggu kegiatan korporasi. Bahkan menghambat keberlangsungan usaha sektor ritel. “Kalau korporasi hancur, maka ritel hancur,” ujarnya
Said menilai tantangan berat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menstabilkan kembali pasar keuangan. Begitu pula mengembalikan kepercayaan para pelaku pasar. Menurutnya, BI serta para stakholder agar meningkatkan koordinasi dalam menjaga sektor keuangan yang masih terpuruk akibat dampak dari pandemi Covid-19.