Haris melihat banyaknya laporan adalah bagian dari upaya pembelajaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Di sinilah Haris melihat adanya kekurangan desain penanganan laporan. Karakteristik Pemilu yang memberikan jeda waktu yang singkat seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam proses mencari kebenaran terhadap laporan masyarakat. “Keterbatasan kita yang cukup tidak terfasilitasi upaya mencari kebenaran terkait pemilu. Hal ini karena memang waktunya yang singkat,” terang Haris.
Netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu juga penting diperhatikan. Fenomena kotak kosong, misalnya. Pemilih yang memutuskan untuk memilih kotak kosong seringkali mendapat intimidasi secara terang bahkan saat masih berada di TPS. Ironisnya, aparat keamanan dan penyelenggara terkesan membiarkan intimidasi terjadi. Sebagai pihak yang netral, seharusnya aparat menjalankan tugas dengan baik, dan harus netral.
Membangun Kepercayaan
Titi Anggraini mengingatkan semua pihak penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah ujian bagi semua pihak terutama penyelenggara Pemilu. Pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan adalah membangun kembali kepercayaan publik terhadap penyelenggara. Caranya? Penyelenggara harus dapat memastikan jalannya setiap proses dan tahapan secara benar dan transparan. Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus bisa menunjukkan netralitas dan profesionalitas.
Titi juga mengajak semua pihak untuk menaruh kepercayaan kepada penyelenggara dengan tetap kritis melakukan pengawalan. “Perlu membangun kepercayaan kepada lembaga tanpa mengurangi derajat kontrol kita sebagai masyarakat sipil,” ujar Titi.
(Baca juga: Mengawal Integritas Lembaga Pemutus Perkara Pemilu).
Kepercayaan terhadap penyelenggara merupakan hal penting mengingat legitimasi terhadap hasil Pemilu menjadi pertaruhan. Kesadaran yang sama harus juga diperhatikan oleh pihak penyelenggara. Dari segi sistem menurut Titi, mekanisme pungut hitung yang terdapat di Indonesia adalah mekanisme paling transparan. Sejak dari tahapan TPS hingga KPU terdapat sistem yang mendesain agar hasil penghitungan suara tidak terjadi perubahan.
Meski begitu, hal ini harus tetap didukung oleh penyelenggara yang netral dan profesional. Integritas penyelenggara menjamin tidak terjadi perubahan terhadap hasil penghitungan suara. Titi menilai pada hasil penghitungan berpindah dari TPS ke kecamatan merupakan saat yang paling rawan. Tanpa keberadaan penyelenggara yang berintegritas, bisa saja terjadi perubahan hasil penghitungan pada tahap ini.