Pasal 19 huruf b UU No.37 Tahun 1999 tentang tentang Hubungan Luar Negeri telah menggariskan kewajiban perwakilan RI, salah satunya memberi perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri sebagaimana peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Berkenaan dengan hal itu selama beberapa waktu terakhir, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terdapat 2 isu perlindungan WNI di luar negeri yang menjadi sorotan.
“Ada dua isu terkait isu perlindungan WNI dan pekerja migran Indonesia. Pertama, terkait dengan situasi yang ada di Sri Lanka dan kondisi WNI yang ada di sana. Kedua, terkait dengan penempatan pekerja migran kita yang ada di Malaysia,” terang Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha dalam Press Briefing, Kamis (14/7/2022) lalu.
Seperti yang telah beredar luas, pada 9 Juli 2022 kemarin telah terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran di Sri Lanka hingga massa berhasil menduduki istana Presiden. Didapati informasi dari aksi tersebut, sejumlah korban menderita luka-luka. Tidak didapatkan informasi adanya korban dari WNI atau WNI yang terlibat dari unjuk rasa tersebut.
Dari 340 WNI yang tinggal menetap di Sri Lanka berdasarkan database KBRI Colombo, sejauh ini kesemuanya dalam keadaan baik dan termonitor kondisinya oleh pihak KBRI. Sejumlah langkah perlindungan yang sudah diupayakan KBRI Colombo ialah berkoordinasi dengan otoritas setempat termasuk departemen imigrasi dan migrasi Sri Lanka guna memutakhirkan data WNI yang ada di sana, memonitor para WNI, menjalin komunikasi dengan pemberi kerja, dan menyampaikan himbauan.
“Kepada para WNI di sana, pertama, membatasi perjalanan di luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung. Menghindari kerumunan massa, tempat-tempat konsentrasi aksi unjuk rasa berlangsung, kemudian tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aksi unjuk rasa. Segera hubungi KBRI Colombo apabila menghadapi permasalahan,” pintanya.
Untuk isu lain yang mendulang atensi Kemlu ialah terkait penempatan pekerja migran Indonesia untuk sektor domestik di Malaysia. Setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia antara Indonesia dengan Malaysia pada 1 April lalu, penempatan dan perlindungan pekerja migran sektor domestik di Malaysia dilakukan melalui satu kanal sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan Appendix C MoU tersebut.
Sistem satu kanal kemudian menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk merekrut dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor domestik ke Malaysia. Adapun kesepakatan MoU dilakukan atas dasar iktikad baik kedua negara.
“Namun perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan apa yang disebut sebagai system met online (SMO). Sistem ini adalah mekanisme rekrutmen yang di luar kesepakatan yang ada dalam MoU, hal ini tentu tidak sesuai dengan isi yang sudah ditandatangani bersama.”
Keberadaan SMO membuat posisi pekerja migran Indonesia jadi rentan tereksploitasi. Pasalnya, mekanisme tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Sebab, jika demikian, pekerja migran yang berangkat ke Malaysia menggunakan SMO tidak melalui tahap persiapan yang benar.
Kemlu telah mengadakan rapat kementerian lembaga dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyikapi hal tersebut. Atas rapat tersebut diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen menghentikan SMO untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia.
“Keputusan ini telah disampaikan resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Kami memonitor Kementerian Sumber Manusia telah menerbitkan pernyataan press kemarin pada 13 Juli yang menyampaikan akan segera membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Kami mengharapkan ada hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia.”