Pada dasarnya, kata Harif, PPNI tidak keberatan jika DPR memprioritaskan RUU Nakes di tahun ini selama di dalamnya mengatur hal-hal umum yang minimpa tenaga Kesehatan di Indonesia. Contohnya, persoalan Hubungan Industrial dan singgungan antar tenaga kesehatan. Namun, terkait pengaturan profesi, khususnya perawat harus diatur dengan sebuah regulasi yang kuat yaitu RUU Keperawatan.
Kendati demikian, Harif menghimbau agar seluruh perawat di Indonesia tetap memberikan pelyanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat sesuai ilmu dan kode etik profesi. Tapi dia mengingatkan, jika RUU Keperawatan tetap tidak menjadi prioritas pada 2011, maka seluruh perawat di Tanah Air akan melakukan mogok nasional dalam pelayanan kesehatan.
Sebelumnya, anggota Komisi IX Ansory Siregar protes atas hilangnya RUU Keperawatan dari Prolegnas 2010 yang diganti RUU Nakes. Menurutnya, kejadian itu sangat aneh dan janggal. “Mengapa tiba-tiba RUU Tenaga Kesehatan menjadi begitu penting. Padahal RUU itu sudah menjadi prioritas Prolegnas sejak 2009 dan 2010,” ujarnya dalam siaran pers.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini beranggapan, tindakan Baleg tidak dapat dibenarkan. Ia bahkan menuding ada permainan di balik pengubahan itu. “Saya menyayangkan tindakan Baleg yang tidak melakukan koordinasi dengan Komisi IX dalam pembahasan dan penetapan perubahan Prolegnas,” tambahnya.