Tak hanya itu, in house lawyer juga harus memastikan bahwa lawyer yang nanti akan menjadi timnya harus ahli saat menangani perkara. “Saya selalu minta 101 dengan stafnya tanpa kehadiran bosnya. Saya juga harus tau karena itu akan jadi tim kita,” tutur Widya.
Hal senada juga disampaikan Advokat dari FJP Law Office, Fredrik Jacob Pinakunary. Dalam penanganan perkara, ia berharap, in house counsel tidak menyembunyikan dokumen meskipun dokumen itu dinilai tidak menguntungkan posisi perusahaan. Ia berharap, pihak perusahaan dapat membuka seluruh dokumen sehingga bisa mendukung penanganan perkara.
“Klien itu harus transparan dalam memberikan dokumen atau bukti. Pengalaman kami, klien itu terhadap dokumen yang kira-kira kurang menguntungkan buat dia (klien) itu tidak dikasih tahu dulu,” ujar Fredrik.
Menurutnya, ketika ada dokumen perusahaan yang disembunyikan, hal itu dapat menyulitkan saat pengacara pihak lawan membeberkannya di pengadilan. Sehingga, pihaknya tak siap dalam memberikan argumen yang paling tepat. “Itu bahaya yang seperti itu. Jadi transparansi dokumen dan fakta itu penting banget,” sambungnya.
Advokat Senior, Ricardo Simanjuntak menambahkan, kunci kemenangan saat sidang di pengadilan salah satunya adalah dengan cara meyakinkan majelis hakim. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan argumentasi dan bukti-bukti yang relevan di persidangan. “Proses meyakinkan, perlu bukti-bukti,” katanya.
Namun, Ricardo mengingatkan, in house counsel perlu memberikan dokumen-dokumen dalam bentuk yang asli atau otentik. Sebab, dokumen dalam bentuk yang tidak asli seringkali pembuktiannya ditolak oleh majelis hakim. “Jangan marah sama hakim kalau tidak punya bukti asli,” jelasnya.
Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, HP Panggabean mengamini pernyataan Ricardo. Menurutnya, in house counsel menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab ketika dokumen-dokumen untuk kepentingan persidangan hilang. “In house counsel harus mampu mengotentifikasi dokumen, kalau sampai hilang, anda harus dipecat,” pungkasnya.