Peran Hukum Nasional Terkait Climate Change hingga Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian
10 Artikel Klinik Terpopuler:

Peran Hukum Nasional Terkait Climate Change hingga Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian

Akibat hukum gugatan kurang pihak hingga dapatkah kasus yang sudah diputus pidana digugat perdata turut dibahas Klinik Hukumonline.

Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Klinik Hukumonline tak henti-hentinya menjawab berbagai pertanyaan yang masuk dari pembaca dalam bentuk artikel yang mudah dicerna. Selain berupa artikel, kami juga mengemas ragam obrolan hukum dalam sebuah podcast berjudul Hukumonline Podcast melalui berbagai platform podcast yang tersedia.

Agar tak bosan membaca artikel yang panjang, berbagai infografis dan video YouTube juga diproduksi oleh tim Klinik Hukumonline. Tak lupa, kami juga hadir dalam chatbotLegal Intelligent Assistant (LIA) yang bisa menjawab pertanyaan kamu secara cepat dan tepat.

Mengawali bulan Juli ini, dari pemantauan sepekan yang lalu, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari peran hukum nasional terkait climate change hingga pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian. Yuk kita baca satu per satu biar semakin #MelekHukum!

  1. Climate Change: Begini Peran Hukum Nasional Indonesia

Perubahan iklim nyata terjadi dan tengah dirasakan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Bagaimana peran pemerintah melalui hukum nasional untuk mengatasi atau menghadapi fenomena perubahan iklim?

  1. Syarat Perusahaan Menjadi Trader Batubara

Perusahaan yang akan menjalankan usaha trader batubara harus memenuhi sejumlah persyaratan termasuk perizinan berusaha sebagai legalitas dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Apa saja syaratnya?

  1. Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Apabila dalam suatu surat gugatan para pihak tidak disebutkan secara lengkap, ini dapat menimbulkan gugatan kurang pihak. Apa konsekuensi hukumnya?

  1. Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif

Ternyata tidak semua sengketa bisa diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa apa saja yang dimaksud?

  1. Hak atas Uang Kompensasi bagi Pelaut yang di-PHK

Seorang kru pelaut tiba-tiba di-PHK sebelum jangka waktu kontraknya berakhir. Apakah mantan kru pelaut tersebut berhak menerima uang kompensasi?

  1. Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Sebuah kasus sudah diputus pidana dan terpidana sudah selesai menjalani vonis hakim. Namun, kerugian yang diderita korban belum sepenuhnya kembali. Dapatkah korban menggugat pelaku secara perdata menggunakan putusan pidana sebelumnya?

  1. Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP

Dalam KUHP terdapat pasal khusus untuk menjerat pelaku yang lalai dan mengakibatkan kematian seseorang. Diatur di mana pasal tersebut dan bagaimana penerapannya?

  1. Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya

Notaris sebelum mengeluarkan salinan akta perlu menandatangani minuta akta bersama penghadap, saksi dan penerjemah resmi bila ada. Jika minuta akta belum ditandatangani notaris, apa akibat hukumnya?

  1. Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru

Tahukah kamu bahwa ada penambahan 10 narkotika pada golongan I dalam penggolongan narkotika terbaru? Simak 10 narkotika baru tersebut di artikel ini.

  1. Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda

Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (AKUR) merupakan salah satu masyarakat adat yang eksis di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. AKUR hingga saat ini belum mendapatkan penetapan dari pemerintah sebagai masyarakat adat dan sempat mengalami sengketa tanah adat.

Itu dia 10 artikel yang paling banyak dibaca sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.

Tags:

Berita Terkait