Beberapa pemangku kepentingan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seperti PT Askes, PT Jamsostek, Kementerian BUMN, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Kemenakertrans mengadakan konsolidasi. Dirut PT Askes, Fahmi Idris mengatakan konsolidasi itu digelar agar pemangku kepentingan mempunyai pemahaman yang seragam sesuai kewenangaannya masing-masing dalam mempersiapkan BPJS.
Bagi Fahmi, konsolidasi itu sangat penting, karena batas waktu beroperasinya BPJS Kesehatan sudah dekat yaitu 1 Januari 2014. Dalam pertemuan itu hal utama yang dibahas adalah pengalihan program Jaminan Pemeliharan Kesehatan (JPK) dari PT Jamsostek ke PT Askes yang nanti akan berubah menjadi BPJS Kesehatan.
Menurut Fahmi, proses peralihan itu tak dapat dikatakan mudah, karena banyak hal yng harus diperhatikan secara serius. Mulai dari data kepesertaan, perangkat pendukung sampai ketenagakerjaan. Untuk Ketenagakerjaan, Fahmi memandangnya sebagai bagian yang krusial untuk diperhatikan dalam peralihan ini. Pasalnya, kenyamanan dan kepastian pekerja sangat berpengaruh dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan.
Oleh karenanya, dalam konsolidasi ini Kemenakertrans perlu diajak untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pemangku kepentingan tentang proses peralihan itu terkait dengan hak pekerja. "Kami masih berdiskusi membahas peralihan ini," kata Fahmi dalam jumpa pers di sela agenda konsolidasi BPJS di Jakarta, Kamis (7/3).
Fahmi menjelaskan, nantinya jumlah peserta BPJS Kesehatan ketika beroperasi sebanyak 121,4 juta orang. Jumlah itu berasal dari peserta Askes, program JPK Jamsostek, Jamkesda, Jamkesmas dan lainnya. Selain menjalankan program peralihan, PT Askes sudah bekerjasama dengan beberapa daerah untuk uji coba pelaksanaan BPJS Kesehatan. Dengan begitu, diharapkan ketika beroperasi, BPJS Kesehatan dapat memberi pelayanan terbaik dan minim kendala.
Untuk pekerja di BPJS Kesehatan nanti, Fahmi menyebut akan diisi oleh pekerja di PT Askes. Walau begitu, tak menutup kemungkinan untuk merekrut pekerja baru. Pasalnya, peserta BPJS Kesehatan lebih banyak ketimbang peserta PT Askes saat ini. Bahkan, jika diperkenankan, Fahmi berharap ada pekerja dari PT Jamsostek yang dialihkan ke PT Askes.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris Menteri BUMN, Wahyu Hidayat, mengatakan kepentingan Kementerian BUMN dalam memantau peralihan itu dalam hal penutupan neraca akuntansi. Penutupan neraca akuntansi sangat penting dan diharapkan sewaktu pembukaan neraca akuntansi baru di BPJS Kesehatan dapat berjalan lancar.
Apalagi, Kementerian BUMN bertindak sebagai wakil pemerintah sebagai pemegang saham di PT Askes. "Jadi nanti sewaktu neraca akuntansi dibuka, sesuai dengan standar adminstrasi," ucapnya.
Sementara, Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans, Ruslan Irianto Simbolon, mengatakan peran Kemenakertrans adalah mengawasi dan memberi saran dalam proses peralihan itu. Kemenakertrans akan fokus pada isu ketenagakerjaan. Dia mencatat seluruh pekerja PT Askes dan Jamsostek lebih dari 2000 orang, itu termasuk pekerja kontrak dan outsourcing.
Selaras dengan itu, Irianto mengingatkan agar proses peralihan pekerja PT Askes dan PT Jamsostek ke BPJS, harus mengacu peraturan yang ada. Sehingga, hak-hak pekerja terlindungi, misalnya tidak ada perbedaan persyaratan kerja, masa kerja, upah dan keberlangsungan bekerja. Menurutnya, proses peralihan itu sangat mendasar, sehingga isu ketenagakerjaan menjadi hal yang perlu diperhatikan terutama terkait kesejahteraan pekerja. "Dengan perubahan mendasar ini, kami setuju kesejahteraan pekerja harus lebih baik," tuturnya.
Jika dalam proses peralihan ke BPJS nanti ada pekerja yang tak mau dilihkan, menurut Irinto si pekerja harus mendapat hak-haknya. Tentu saja mengacu peraturan perundang-undangn yang ada, salah satunya UU Ketenagakerjaan. Irianto mengatakan jika menolak, si pekerja bisa mendapat kompensasi.
Mengingat PT Askes dan PT Jamsostek punya cabang di berbagai daerah, Irianto mengatakan Kemenakertrans akan berkoordinasi dengan Disnakertrans. Upaya itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan proses peralihan kedua perusahaan BUMN itu ke BPJS dari tingkat pusat sampai daerah.
Sedangkan Dirut PT Jamsostek, Elvyn G Masassya, menjelaskan konsolidasi ini sudah kedua kalinya digelar. Dalam dua kali pertemuan itu dibahas penyelarasan peralihan program JPK PT Jamsostek ke BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal itu penting karena akan diselaraskan pula dengan peraturan yang nantinya diterbitkan terkait BPJS.
Dari pembahasan peralihan program JPK itu, Elvyn menyebut sedikitnya ada tiga isu utama. Yaitu bagaimana mengalihkan program JPK, peserta dan provider. Dia mencatat peserta JPK mencapai 8 juta pekerja, berasal dari 214 ribu perusahaan.
Selain itu, Elvyn mengatakan konsolidasi diperlukan untuk sinkronisasi perspektif antar pemangku kepentingan. Seperti PT Jamsostek, PT Askes, Kemenakertrans, Kemensos dan DJSN."Kami berharap ada kebijakan yang lebih clear," ucapnya.
Proses peralihan peserta JPK ini, Elvyn melanjutkan, paling lambat 31 Desember 2013. Sedangkan BPJS Kesehatan harus mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.
Sebagai badan penyelenggara BPJS Ketenagakerjan, Elvyn mengatakan PT Jamsostek akan membutuhkan lebih banyak pekerja baru untuk ditempatkan di cabang PT Jamsostek di seluruh Indonesia. Sementara, pekerja PT Jamsostek yang tadinya mengurusi program JPK, ketika program itu beralih ke BPJS Kesehatan, para pekerja itu tetap bekerja di PT Jamsostek. Kemudian akan ditempatkan di posisi lain dalam PT Jamsostek. "Biar semua pekerja PT Jamsostek nanti mengabdi di BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.