Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) kubu Fauzie Yusuf Hasibuan, Thomas Tampubolon berjanji akan menindak tegas advokat PERADI yang terbukti melakukan praktik suap. Ia merasa terkejut dengan adanya kabar penangkapan advokat PERADI yang diduga memberikan suap kepada hakim PTUN Medan.
"Kita sangat terkejut dengan adanya berita ini karena DPN PERADI selalu menekankan praktik hukum yang bersih, jauh dari suap menyuap dalam membela para pencari keadilan. Kita tidak akan menolirir segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan para advokat PERADI," katanya dalam rilis yang diterima hukumonline, Kamis (9/7).
Thomas menjelaskan, hal ini merupakan pukulan dan pelajaran bagi para advokat dalam menjalankan profesinya. Ia akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun advokat PERADI yang terbukti melakukan praktik haram tersebut. Namun, sampai saat ini, PERADI tetap menghormati azas praduga tidak bersalah.
Ia mempersilakan KPK menjalankan tugasnya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. PERADI sendiri, menurut Thomas, akan segera menerjunkan tim untuk menyelidiki peristiwa tangkap tangan itu. "Diharapkan tim segera memberikan laporan yang rinci sehingga DPN Peradi bisa mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya," ujarnya.
Terkait dengan masih adanya advokat yang diduga melakukan praktik suap, Thomas sangat menyayangkan. Pasalnya, dalam materi pendidikan (PKPA) dan ujian khusus bagi advokat selalu ditekankan moral dan etika profesi untuk menjunjung tinggi praktik advokat yang profesional dan etis dalam membela pencari keadian.
Thomas yang juga Ketua Dewan Penasihat AAI ini mengungkapkan, PERADI sangat ketat dalam materi pendidikan (PKPA) dan ujian profesi. Ia menerangkan, di dalam materi pendidikan (PKPA), ada materi mengenai etika profesi bagi seorang advokat untuk bisa menjadi penegak hukum yang bersih.
Akan tetapi, setelah lulus ujian, advokat-advokat tersebut melakukan praktik profesinya secara sendiri-sendiri. Tentu, kata Thomas, PERADI tidak bisa mengawasi secara menyeluruh. Pasalnya, anggota PERADI saat ini mencapi 35 ribu yang tersebar diseluruh Indonesia dan bergabung dengan berbagai macam Law Firm dengan latar belakang berbeda-beda.
"Yang bisa dilakukan DPN Peradi adalah melakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan untuk pelanggaran kode etik atau pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Advokat. Kita akan tingkatkan muju dan pengetatan kelulusan untuk mencegah agar kasus ini tidak terjadi lagi dikemudian hari," imbuhnya.
Sementara, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan memang ada seorang advokat yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Advokat itu ditangkap bersama Ketua PTUN Medan, dua hakim PTUN Medan, dan seorang panitera PTUN Medan.
Menurut Priharsa, dari lokasi penangkapan, KPK menemukan ribuan uang dollar Amerika Serikat. Advokat itu diduga memberikan uang kepada tiga hakim PTUN Medan. Namun, ia belum menjelaskan secara detail mengenai duduk perkara pemberian uang tersebut. "Dugaannya berkaitan dengan pengurusan perkara di PTUN Medan," tuturnya.
Informasi yang diperoleh hukumonline, advokat yang ikut terjaring dalam OTT KPK disebut-sebut merupakan salah seorang advokat dari OC Kaligis & Associates. Sumber hukumonline menyebut nama advokat itu adalah Gary. Senior Lawyer di OCK & Associates, Afrian Bondjol mengakui ada advokat yang kerap dipanggil Gary di kantornya.
Nama lengkap advokat tersebut, ungkap Afrian, adalah M Yagari Bhastara Guntur. Hanya, Afrian belum bisa memastikan apakah nama tersebut yang memang benar-benar ditangkap oleh KPK.
"Tapi kan belum tahu. Kalau ditanya ada yang namanya Gary di kantor kita, memang ada. Cuma kan nama Gary banyak. Apa iya, Gary yang dimaksud itu Gary yang di kantor kita? Justru itu yang saya ingin minta penjelasan dari KPK. Kita ingin minta penjelasan KPK mengenai pemberitaan yang berkembang," terangnya saat ditemui di KPK.
Afrian menegaskan dirinya sudah mendatangi KPK untuk meminta klarifikasi. Namun, ia belum berhasil mendapatkan kejelasan apapun dari KPK. Ia juga belum dapat memastikan apakah Gary yang ditangkap di Medaqn itu adalah rekannya di kantor hukum OC Kaligis. Terlebih lagi, hingga kini, ia tidak bisa menghubungi Gary.