Anggota DPR dari PDIP Sayed Muhammad Mullady, yang menjadi salah satu pembicara dalam Rakernas ini, meminta hal yang sama. Ia menuturkan agar tidak menjadi fitnah, PERADI perlu menyampaikan nama-nama itu minimal ke Badan Kehormatan.
“Kalau saya sudah lulus ujian advokat,” tegasnya.
Ditemui usai pidato pembukaan Rakernas, Otto belum juga mau mengungkapkan lebih lanjut siapa anggota DPR itu. Ia hanya mengungkapkan ada tiga anggota DPR yang coba ‘bernegosiasi’ dengan PERADI. Otto baru akan membuka nama anggota DPR itu bila keputusan Rakernas menghendakinya.
“Itu yang akan kami bicarakan di Rakernas ini. Saya tak sebutkan nama, mau minta izin mereka (peserta Rakernas,-red) dulu apa mau dibuka atau dilaporkan, atau tidak sama sekali. Ini kan bukan persoalan pribadi saya, ini persoalan Rakernas,” ujarnya.
Otto mengatakan kalau pun ingin membuka itu maka harus menjadi keputusan Rakernas. Pasalnya, lanjut Otto, semua harus siap mengambil risikonya. “Saksi-saksi harus bersedia bersaksi. Karena itu tak diucapkan ke saya semua. Ada yang saya tahu sendiri, ada yang kita dapatkan dari teman-teman yang lain,” ujarnya.
Tak Selesai
Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar mengatakan pembahasan revisi UU Advokat di DPR ini merupakan proses politik yang melibatkan banyak pihak. “Di sana ada sembilan partai politik. PERADI harus bisa memetakan siapa yang setuju sistem multi bar, siapa yang setuju dengan single bar,” ujarnya.
Selain itu, Marwan menyarankan PERADI agar mulai mendekati ketua umum parpol yang di DPR karena fraksi hanya sebagai perpanjangan tangan Parpol. “Menurut saya penting bagi peradi mengundang ketum parpol-parpol itu untuk diberi pemahaman yang utuh tentang advokat,” ujarnya.
Meski begitu, Marwan mengaku tak yakin bila revisi UU Advokat akan bisa diselesaikan pada periode ini. Apalagi, beberapa bulan lagi akan diselenggarakan pemilu, sehingga fokus anggota DPR akan lebih condong ke sana. “Lagipula, saya dan pak Sayed bisa agak men-delay-delay (menunda) sedikit. Kalau tak kuorum kan tak mungkin selesai,” pungkasnya.