Selain itu, lanjut Hatta, pemerintah juga akan membenahi aturan yang ada pada peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Kami akan terus membenahi benang kusut dan menghindari perbintangan (penundaan pencairan anggaran, red) pada anggaran belanja negara,” katanya.
Cara lainnya, kata Hatta, pada tahun ini pemerintah akan melakukan tindakan tegas melalui berbagai aturan yang intinya meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang infrastruktur untuk mempercepat pengerjaan proyek. “Kami juga memberi penegasan pada BUMN-BUMN untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur,” katanya.
Sepanjang semester I-2013, Institute for Development of Economis and Finance (Indef) mencatat, perekonomian di Indonesia mengalami berbagai gejolak. Menurut Ekonom Indef Enny Sri Hartati, gejolak-gejolak tersebut mempengaruhi pencapaian kinerja yang telah dilakukan pemerintah.
Atas dasar itu, lanjut Enny, terdapat sejumlah isu mendasar yang harus segera diselesaikan pemerintah. “Evaluasi ini dimaksudkan untuk menganalisis capaian-capaian indikator perekonomian pada semester I-2013,” katanya.
Isu pertama terkait tekanan sektor moneter yang meningkat. Enny mengatakan, sejak awal 2013 angka inflasi Indonesia sudah meninggi. Angka ini terus naik seiring dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan menjelang Hari Raya Idul Fitri (lebaran).
Kebijakan yang harus dibenahi lainnya terkait peranan stimulus fiskal yang semakin hilang. Dari catatan Indef, perubahan stimulus fiskal pada 2013 tak menjamin adanya peningkatan kesejahteraan. Tapi, lanjut Enny, yang terjadi target penerimaan negara diturunkan, tax ratio turun, defisit keseimbangan primer naik dan kualitas penyerapan belanja rendah sehingga daya stimulasi kebijakan dalam mendorong perekonomian juga rendah.
Berikutnya terkait hilangnya tradisi surplus pada neraca perdagangan yang membuat sulitnya tercapai pertumbuhan ekonomi. Hingga kini, nilai tambah produk-produk ekspor Indonesia masih rendah. Kebijakan lainnya mengenai peningkatan investasi yang masih didominasi sektor capital intensive dan berbahan baku impor tinggi. Akibatnya, upaya menjadikan investasi sebagai pioner pertumbuhan ekonomi semakin sulit dilakukan.
Kemudian terkait belum berkembangnya industri bahan baku dan penunjang di dalam negeri. Menurut Enny, kondisi ini melahirkan terciptanya ketergantungan kepada impor bahan baku. Kebijakan dari sektor keuangan yang harus dievaluasi pemerintah mengenai peranan pembiayaan perbankan terhadap dunia usaha yang belum optimal. Hal ini terlihat dari alokasi kredit perbankan yang masih tergolong rendah.