Penyalahgunaan Kewenangan, Modus Korupsi Paling Favorit

Dari lima pengadilan tipikor, modus penyalahgunaan kewenangan berada di posisi puncak di tiga pengadilan. Dua pengadilan lainnya, diisi modus pengadaan barang dan jasa serta pengelapan dalam jabatan.

Kelima pengadilan itu antara lain, Pengadilan Tipikor Jakarta, Pengadilan Tipikor Bandung, Pengadilan Tipikor Surabaya, Pengadilan Tipikor Makassar dan Pengadilan Tipikor Medan. Pemantauan dilakukan sejak Agustus 2015 hingga Juni 2016. Dari kurun waktu tersebut, ditemukan pola yang menarik terkait perkara tindak pidana korupsi itu sendiri.Dari hasil pemantauan, modus tindak pidana korupsi yang diminati di lima Pengadilan Tipikor itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Modus ini tercatat paling banyak terjadi setidaknya di tiga Pengadilan Tipikor, yakni Pengadilan Tipikor Medan, Pengadilan Tipikor Makassar dan Pengadilan Tipikor Bandung.Di Pengadilan Tipikor Medan misalnya, dari 129 perkara yang disidangkan, modus penyalahgunaan kewenangan sebanyak 75 perkara. Sedangkan motif berikutnya adalah mark up dengan 23 perkara. Di posisi berikutnya adalah pengadaan barang dan jasa dengan jumlah 16 perkara.Hal serupa terjadi di Pengadilan Tipikor Makassar. Dari 75 perkara yang disidangkan di periode tersebut, sebanyak 37 perkara modusnya penyalahgunaan kewenangan. Untuk motif berikutnya adalah pengadaan barang dan jasa yakni sebanyak 25 perkara. Sedangkan di urutan ketiga, adalah mark up dengan jumlah enam perkara.Sedangkan Pengadilan Tipikor Bandung, sepanjang periode tersebut, dari 109 perkara yang disidang, modus paling banyak adalah penyalahgunaan kewenangan yakni 44 perkara. Di urutan berikutnya adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 30 perkara serta pengadaan barang dan jasa sebanyak 29 perkara. Untuk modus lainnya adalah mark up sebanyak empat perkara, suap dan gratifikasi masing-masing satu perkara. (Baca Juga: Modus Penyalahgunaan Anggaran Dominasi Tren Korupsi 2015)Untuk Pengadilan Tipikor Jakarta, dari 125 perkara yang disidangkan, modus terbanyak adalah pengadaan barang dan jasa dengan jumlah 49 perkara. Di urutan berikutnya adalah penyalahgunaan kewenangan dengan 36 perkara dan suap menyuap dengan jumlah 34 perkara.Sementara Pengadilan Tipikor Surabaya, dari 119 perkara, modus yang paling diminati adalah pengelapan dalam jabatan dengan jumlah 19 perkara. Di posisi berikutnya, penyalahgunaan anggaran sebanyak 18 perkara. Kemudian, penurunan kualitas proyek dengan jumlah 17 perkara serta pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 perkara.