Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu melanjutkan mesti ada penyesuaian aturan pidana narkotika dengan revisi UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mulai memasuki tahap pembahasan antara DPR bersama pemerintah. Begitu pula soal pidana lingkungan hidup yang mesti menyesuaikan dengan administrasi dalam lingkungan hidup. Tak kalah penting, isu pemenuhan asas non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan penyesuaian nomenklatur, serta isu kohabitasi yang berpotensi menjadi penyebab over kriminalisasi
Sementara pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referendum melihat masih banyak pasal dalam RUU KUHP yang dinilai bertentangan dengan demokrasi dan HAM. Ia memberi contoh antara lain Pasal 218-219 RUU KUHP yang mengatur tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
Citra menilai sejak awal aliansi masyarakat sipil mendesak pasal tersebut untuk dihapus karena tidak sesuai dengan semangat dekolonialisasi yang diusung pemerintah dan DPR dalam menyusun RUU KUHP.
Menurutnya, Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh dilihat sebagai individu, tapi sebagai jabatan politik dan pemerintahan. Kewajiban Presiden dan Wakil Presiden untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Namun, Pasal 218-219 RUU KUHP itu justru melarang masyarakat menyampaikan pendapat kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Tidak terpenuhinya hak untuk menyampaikan pendapat berdampak terhadap pemenuhan hak lainnya, seperti pekerjaan yang layak, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta lainnya. “Karena masyarakat tidak bisa lagi aktif menyampaikan berbagai pendapatnya agar hak-haknya terpenuhi,” kata Citra Referendum dalam konferensi pers bertema “Aliansi Masyarakat Sipil Desak Penghapusan Pasal Bermasalah dalam RKUHP”, Minggu (20/11/2022).
Begitu pula terhadap pasal yang mengatur tentang penghinaan kepada pemerintah atau kekuasaan umum, seperti lembaga negara. Citra mengingatkan komentar umum PBB menekankan pasal seperti itu tidak boleh karena mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ketentuan itu wajib dihapus karena lembaga pemerintahan merupakan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.
Ketentuan lainnya yang harus dihapus yakni pasal 256 RUU KUHP yang mengancam pidana setiap orang yang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa terlebih dulu melakukan pemberitahuan kepada pihak berwenang. Pasal itu menurut Citra mempersulit masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum melalui kegiatan pawai, demonstrasi, dan unjuk rasa.
Citra menyebut praktiknya selama ini masyarakat yang ingin menyampaikan pemberitahuan kegiatan demonstrasi kepada aparat kepolisian sangat sulit untuk mendapat tanda terima pemberitahuan. Tanpa mengantongi tanda bukti itu demonstrasi yang dilakukan dianggap belum melakukan pemberitahuan, sehingga dibubarkan. Pasal 256 RUU KUHP lebih parah lagi, karena ancamannya tak sekedar pembubaran demonstrasi, tapi juga dipidana.
“Kami merekomendasikan pasal-pasal tersebut dihapus agar memenuhi semangat dekolonialisasi,” pintanya.