Kemajuan teknologi turut dibarengi dengan perkembangan ekonomi digital. Bukan tidak mungkin, hal ini menyebabkan terjadinya praktik usaha tidak sehat khususnya di dunia digital. Oleh sebab itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berupaya meningkatkan kierjanya untuk memantau ada tidaknya praktik usaha tidak sehat di bidang ekonomi digital.
Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya persaingan usaha kurang sehat. Oleh sebab itu, KPPU malakukan pengawasan di sektor ini.
“Ini jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan KPPU, baik dari kebijakan maupun potensi persaingan usaha,” ujarnya, Rabu (2/10) saat menandatangani MoU dengan Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara.
Diakui Kurnia Toha bahwa KPPU memerlukan adanya harmonisasi kebijakan dari pemerintah. Menurutnya, KPPU menggandeng Kementerian Kominfo dalam bekerja mengawasi persaingan yang dimungkinkan terjadi. Menurutnya, KPPU siap menjadi rekan khusus Kominfo dalam penyusunan regulasi sektoral yang efektif dan fleksibel dalam meningkatkan perkembangan ekonomi digital dan teknologi yang sangat pesat.
Adapun tujuan MoU itu untuk mewujudkan pencegahan dan penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan kemitraan usaha di bidang komunikasi dan informatika.
Nota kesepahaman antara KPPU dengan Kementerian Kominfo meliputi pertukaran data dan/atau informasi; harmonisasi kebijakan persaingan usaha dan kemitraan di bidang komunikasi dan informatika, advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat serta pengawasan kemitraan di bidang komunikasi dan informatika, penyelenggaraan kegiatan dan/atau penyusunan kajian/pedoman bersama, dukungan narasumber dan/atau ahli, serta kegiatan lain yang disepakati para pihak.
“Ke depan kolaborasi diharapkan membawa dampak yang positif bagi kedua lembaga, meningkatkan daya saing yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Kurnia.