Dalam RUU PDP, Fikri menyebut ada profesi baru bernama DPO atau pejabat pelindung data. DPO berperan penting karena memberi informasi dan saran untuk organisasi baik instansi pemerintah, perusahaan, dan lembaga sosial untuk mematuhi aturan dalam UU PDP. DPO menjembatani komunikasi antara organisasi dengan otoritas pelindungan data pribadi. Bahkan DPO bisa menjadi agen perubahan dalam setiap organisasi karena kebanyakan organisasi saat ini belum memiliki perspektif pelindungan data pribadi.
Pendiri dan Ketua APPDI Raditya Kosasih menambahkan keberadaan DPO di dalam suatu organisasi yang menjadi pengendali data, baik privat maupun publik, menjadi hal yang vital dalam membantu organisasi tersebut menentukan kebijakan-kebijakan internal terkait dengan pemrosesan data pribadi yang organisasi tersebut kumpulkan. DPO juga bertugas untuk menjaga komunikasi di antara pengendali data dengan pemerintah. Sehingga, komunikasi dapat berjalan dengan efisien dan efektif, utamanya saat terjadi suatu insiden.
“Pelindungan atas data pribadi seseorang amatlah penting mengingat penyalahgunaan atas data tersebut dapat menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pemiliknya. Data pribadi juga merupakan suatu hal yang perlindungannya diatur oleh konstitusi. Sehingga peningkatan kompetensi DPO merupakan hal yang penting seiring dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia,” ucap Raditya.
Partner K&K Advocates, Danny Kobrata, yang juga termasuk pendiri dan pengurus APPDI mengatakan tugas utama DPO yakni memastikan perusahaan tempat dia bekerja untuk patuh terhadap aturan PDP. Tugas DPO sangat spesifik yakni pelindungan data pribadi. Peran DPO sangat dibutuhkan terutama di perusahaan besar yang melakukan pemrosesan data pribadi secara besar. Bahkan praktiknya di luar negeri perusahaan yang banyak memproses data pribadi memiliki departemen khusus untuk mengurusi ini.
Beberapa tugas yang dikerjakan DPO antara lain sebagai narahubung perusahaan dengan subyek data atau konsumen misalnya mereka komplain terkait data pribadi. Atau ada konsumen meminta data pribadinya dihapus atau meminta salinan datanya. Tak kalah penting DPO membangun sistem atau kultur di perusahaan dalam melindungi data pribadi. Danny melihat masih banyak perusahaan yang belum menyadari pentingnya pelindungan data pribadi.
“DPO penting membangun kultur, misalnya perusahaan belum menyadari pentingnya pelindungan data pribadi, maka DPO penting agar perusahaan menerbitkan kebijakan yang fokus melindungi data pribadi seperti membuat SOP dan melakukan pelatihan,” ujarnya.
Selain itu, Danny mengingatkan walaupun DPO direkrut perusahaan, tapi dia bekerja secara independen. Misalnya, perusahaan belum melaksanakan pelindungan data pribadi sesuai peraturan yang berlaku, maka DPO berhak untuk menyebut kebijakan tersebut belum sesuai aturan dan tidak mau mengesahkannya.