Sehingga untuk menghindari potensi-potensi kerugian yang disebabkan oleh perpajakan, maka manajemen risiko pajak hanya dapat dicapai dengan memiliki kerangka kerja pengendalian risiko pajak yang kuat, baik dari sisi internal maupun eksternal.
Dari sisi eksternal, pelaku usaha harus melakukan pelaporan perpajakan yang efektif dan konsisten, termasuk terkait transfer harga, pelaporan keuangan dan keterbukaan kepada publik.
“Memang semuanya akan dicapai jika me-manage eksternal dan juga internal, secara internal tax reposting menjadi fundamental, kita harus melakukan task risk manajemen yang ditetapkan DJP juga ada hubungannya dengan ini. Ini sangat penting dengan kredibitlitas perusahan harus benar, harus mencerminkan yang sebenarnya, untuk perusahaan publik terutama,” ungkapnya.
Sementara dari sisi internal, pelaku usaha harus memiliki strategi dan tata kelola pajak, memiliki kerangka kerja pengendalian pajak, proses, sumber daya manusia dan sistem perpajakan untuk mendukung kepatuhan bisnis yang efektif, yang pada akhirnya akan memberikan jaminan perpajakan.
“Kunci pengelolaan risiko pajak itu berbasis pada assessment. Misalnya, mengisi SPT dengan benar, kemudian sampaikan dan itu dianggap sebagai deklarasi dari kita dan akan dilakukan pengecekan oleh DJP, ada pemeriksaan, kemudian tax compliance risk, bagaimana mengelola perpajakan melalui tax compliance. Setelah compliance dengan aturan, masuk ke area yang lebih explain yaitu tax planning tergantung perusahan dan manajemen. Tax plann jika sesuai dengan aturan itu memang boleh dilakukan,” pungkasnya.