Menurut Zulhendri yang termasuk dalam tim advokasi Partai Golkar, audit investigasi dilakukan berdasarkan adanya temuan dari audit yang dilakukan secara berkala BPKP.
Tendensius
Secara terpisah, Ricky Sipayung, JPU dalam perkara tersebut menilai pernyataan penasihat hukum tersebut sangat tendensius.
Jangankan 50 persen, satu persen pun jika ada uang negara atau saham negara itu sudah termasuk keuangan negara. Sehingga apabila ada penyalahgunaan, dapat dikatakan penyalahgunaan keuangan negara, tandasnya.
Ricky juga mengatakan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap keuangan APHI. Mislanya, KAP tidak menyebutkan dalam laporan adanya penyerahan dana sebesar US$ 18 juta dari Bob Hasan ke Adiwarsita.
Sebagaimana diberitakan, sebagian dana APHI itu berasal dari uang negara karena perusahaan milik negara seperti Perhutani I hingga Perhutani V ikut menyumbangkan dana ke kas APHI.
Menurut dakwaan jaksa, Adiwarsita bersama Fattah dan Mansyur telah menyalahgunakan penggunaan dana APHI. Seperti yang diatur dalam SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 167/Kpts/IV-Prog/1986 tentang Kewajiban Pemegang HPH untuk Pengadaan Foto Udara, dana yang mestinya dipakai untuk pengadaan pemotretan udara dan pemetaan areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH), malah digunakan untuk berbagai keperluan yang tidak sejalan dengan tujuan. Misalnya meminjamkan dana tersebut kepada pihak ketiga.
Berdasarkan hasil penelusurannya, jaksa menemukan adanya pengeluaran dana APHI sebagai pinjaman kepada seseorang bernama MZP Hutagaol bernilai miliaran rupiah. Selain Hutagaol, ada sejumlah nama lain yang menerima dana tersebut, sebagian sudah dihadirkan sebagai saksi di persidangan.