Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menemukan tindak penggunaan faktur pajak fiktif oleh dua orang pengusaha. Saat ini kedua pengusaha tersebut dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Demikian disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dedi Rudaedi dalam siaran pers yang dikutip hukumonline, Rabu (30/11).
Dedi mengatakan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II telah melakukan penyidikan terhadap Wajib Pajak PT. SAH yang dikendalikan oleh pengusaha AW dan ONW, karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan berupa penggunaan faktur pajak fiktif.
“Ditjen Pajak telah melakukan proses hukum atas kedua pengusaha tersebut dan telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum,” ujarnya.
Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibinong telah membacakan tuntutan pada 21 November 2011 untuk ONW dan pada 23 November 2011 untuk AW dengan tuntutan masing-masing 4 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan, karena keduanya diduga melanggar pasal 39 ayat (1) UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
Wajib Pajak diduga telah menggunakan faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya pada tahun pajak 2001 dan 2003. Nilai kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 458 juta. Wajib Pajak tersebut merupakan pengguna faktur pajak dari penerbit faktur pajak yang telah disidik oleh Ditjen Pajak sebelumnya dan terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
“Saat ini Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II juga tengah menangani proses penyidikan atas dua Wajib Pajak lagi karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana perpajakan,” tuturnya.
Sekadar catatan, ada beberapa pengertian mengenai faktur pajak fiktif. Menurut surat edaran Ditjen Pajak No SE-29/PJ.53/2003, yang dimaksud faktur pajak fiktif adalah; I) faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). II) Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
III) Faktur pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit. IV) Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi secara material tidak terpenuhi yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak. V) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Pengamat perpajakan Darussalam mengatakan, faktur fiktif atas PPN memang salah satu kejahatan perpajakan yang banyak dilakukan pengusaha kena pajak. “Fenomena ini bukan hal baru, sudah sangat marak terjadi,” katanya kepada hukumonline beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, rumus perhitungan PPN merupakan hasil pengurangan pajak keluaran dengan pajak masukan. Kebanyakan pengusaha kena pajak ‘bermain’ di faktur pajak masukan. Menurutnya, modus paling sering adalah memperbesar pajak masukan atas pembelian barang tanpa ada transaksi sebenarnya.
“Jadi perusahaan seolah-olah membeli barang dan sudah membayarkan PPN, sehingga mendapat faktur pajak masukan,” terangnya.
Bahkan, Darussalam mengatakan ada orang atau perusahaan yang mengkhususkan diri untuk menjual faktur fiktif pajak masukan ini. Mereka menyediakan faktur pajak masukan untuk perusahaan yang ingin mendapat faktur fiktif.
“Hal ini disebabkan sistem pajak di Indonesa self-assesment. Jadi kesempatan untuk itu sangat terbuka. Baru ketahuan jika diperiksa oleh petugas pajak dengan mendalam,” tandasnya.