Pengesahan RUU PNBP Jadi UU Diwarnai Minderheidsnota
Berita

Pengesahan RUU PNBP Jadi UU Diwarnai Minderheidsnota

Antara lain meminta agar dihilangkan frasa ‘kontrak’ dalam Pasal 7 ayat (3) dan adanya jaminan layanan dasar umum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu dikenakan tarif 0%.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit

 

“Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan  pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

 

Hafisz mengamini pandangan Sri Mulyani. Menurutnya, dengan disahkannya RUU PNBP menjadi UU, maka diharapkan dapat mewujudukan tata kelola pemerintahan yang baik. Termasuk juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan mengoptimalkan pendapatan negara, yang ujungnya mewujudkan kesinambungan fiskal.

Tags:

Berita Terkait