Beberapa bulan lalu, DPR dan pemerintah sepakat bakal mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai UU sebagai “hadiah” hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-73. Namun,saat sidang Tahunan MPR 2018, Kamis (16/8) kemarin, yang agenda utamanya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tak menyinggung sama sekali mengenai pengesahan RKUHP. Lantas, apa penyebabnya RKUHP gagal menjadi “kado” HUT RI Ke-73?
Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP Arsul Sani mengatakan RKUHP terus dibahas meski memasuki tahun politik. Perkembangan terakhir, Tim Panja RKUHP sedang menampung berbagai pandangan/masukan dari seluruh elemen masyarakat termasuk mengidentifikasi berbagai keberatan dari elemen masyarakat sipil.
“Di internal (Panja) sedang merapikan RKUHP. Pengidentifikasian keberatan- keberatan elemen masyarakat sipil,” ujarnya kepada Hukumonline di Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018). Baca Juga: Nasib RKUHP ‘Hadiah’ Ultah Kemerdekaan RI Terancam Kandas
Selanjutnya, kata Arsul, menyamakan pandangan/pendapat fraksi-fraksi partai di parlemen atas berbagai masukan dan keberatan elemen masyarakat sipil. Ketika telah dicapai persamaan pandangan diharapkan saat kembali dibahas tak lagi menemui perdebatan panjang di internal Panja.
Bagi Arsul, langkah tersebut dipandang dapat mempercepat proses pembahasan RKUHP antara DPR bersama dengan pemerintah. Sebab, selama ini perdebatan substansi RKUHP tak dapat dihindari antar sesama anggota Panja RKUHP yang berlainan fraksi saat pembahasan.
Dalam pembahasan terakhir masih menyisakan sejumlah persoalan yang memunculkan keberatan dari masyarakat. Mulai hukum yang hidup di masyarakat, delik korupsi, delik narkotika hingga penghinaan terhadap kepala negara. Meski sejumlah isu tersebut secara substansi telah dirampungkan. Hanya saja, belum dilakukan persamaan persepsi antar fraksi-fraksi partai di parlemen.
Namun yang pasti, kata anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum itu, Panja RKUHP tetap berkomitmen bakal merampungkan RKUHP ini sebelum berakhirnya DPR periode 2014-2019. “Yang jelas saya mau katakan, dalam DPR periode ini Insya Allah selesai karena itu jadi tekad kita semua. Sebab, kalau di-set (ditargetkan) akhir tahun ini, nanti ribut lagi,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Anggota Panja RKUHP lain, Arteria Dahlan mengatakan seluruh fraksi di parlemen menyepakati RKUHP mesti rampung oleh DPR periode 2014-2019. Diharapkan, RKUHP nantinya menjadi warisan dan potret hukum Indonesia yang bermartabat dan berkeadaban. Ditegaskan Arteria, sudah banyak pasal telah rampung dibahas dan diketuk sebagai tanda persetujuan. Saat ini masih perlu dirapikan lagi penyusunannya. “Boleh dikatakan 98 persen substansi sudah rampung,” ujarnya.
Arteria beralasan perlunya kembali mencermati seluruh isi pasal dalam RKUHP. Sebab, pihaknya tak ingin setelah RKUHP disahkan menimbulkan protes dan keberatan dari masyarakat melalui uji materi ke Mahkamah Kontitusi (MK).
“Kita sekarang lebih banyak lagi mendengarkan segala aspirasi dan masukan (masyarakat). Setelah itu kembali mendiskusikan dengan melibatkan masyarakat. Namun, elemen masyarakat mesti menghormati semua keputusan yang diambil DPR dan pemerintah dalam merumuskan norma dalam RKUHP,” harapnya.
Karena itu, lantaran belum sempurna substansi RKUHP secara keseluruhan, maka janji akan mengesahkan RKUHP saat HUT RI ke-73 terpaksa ditunda. “Kita punya tekad, lebih baik kita tunda sedikit waktunya agar bisa menghasilkan KUHP yang paripurna yang siap menyelesaikan masalah hukum pidana dalam perspektifnya orang Indonesia,” lanjutnya.
Karena itu, dia tetap optimis bakal segera merampungkan dan mengesahkan RKUHP menjadi KUHP terbaru dalam waktu dekat, meski saat ini masuk tahun politik. “Wah bulan depan juga kelar. Tapi kan kita mau mencoba mencari waktu yang arif, mudah-mudahan tahun ini selesai,” ujarnya.
Tidak memaksakan
Anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Erasmus Napitupulu mengapresiasi sikap Panja DPR yang tidak memaksakan untuk mengesahkan RKUHP ini saat HUT RI ke-73 lantaran materinya masih mengandung banyak persoalan. Terlebih, rekomendasi yang diusulkan pemerintah belum pula dibahas di DPR.
Bahkan, Daftar Invertarisasi Masalah (DIM) DPR pun dinilai belum siap untuk dilakukan kembali pembahasan. Menurutnya, tim perumus pun masih gamang dengan draf RKUHP. Misalnya, menyoal tentang hukum yang hidup di masyarakat (living law), metode penentuan besaran pidana. “Tidak adanya dokumen yang menyebut nama ahli yang mengusulkan penggunaan metode penentuan besaran pidana tersebut,” kata Eras.
Untuk itu, pihaknya meminta DPR dan pemerintah tidak memaksakan untuk mengesahkan RKUHP ini sebelum semua persoalan diatasi dan disepakati bersama. Sebab, nantinya KUHP baru ini berlaku bagi semua rakyat Indonesia, termasuk warga asing. “Jangan dipaksakan untuk disahkan. Ini kan semua manusia bisa dengan mudah kena (pidana). Warga negara asing juga kena,” katanya.