Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengajak masyarakat untuk menyambut kehadiran PP tembakau dengan meningkatkan kesadaran akan pengendalian dampak tembakau bagi kesehatan. Menurutnya, saat ini belum banyak orang yang menyadari bahaya merokok berdampak bagi kesehatan orang lain.
“Oleh karena itu, kami berharap partisipasi aktif adalah masyarakat demi untuk kepentingan masyarakat juga”, katanya Kepada hukumonline di Jakarta, Jumat, (11/1).
Nafsiah menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan PP Tembakau. “Pengawasan yang paling yang paling utama adalah dari masyarakat, kalau masyarakat cinta akan kesehatan bagi orang-orang di sekitarnya maka masyarakat harus mengawasi ini,”ujarnya.
Pasal 60 PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PP Tembakau) menyatakan, pengawasanterhadap produk tembakau yang beredar, promosi, dan pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan kemasan produk tembakau dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Tetapi, kata Nafsiah,itu hanya terbatas mengenai kadar nikotin dan zat berbahaya lainnya yang memang diatur dan dilarang dalam PP tersebut.“Jadi dalam hal pengawasan, masyarakatlah yang bisa mengawasi. Kalau masyarakat mentolerir itu maka tentu pengendalian mengenai dampak kesehatan akibat tembakau ini tidak akan terlaksana,” ujarnya.
Lalu bagaimana dengan sangsinya.MenurutNafsiah, akan ada penindakan mulai dari teguran sampai kepada pencabutan izin. Hal ini diatur dalam Pasal 40, Pasal 59 Ayat (2), Pasal 60 Ayat (3) yang kemudian akan dilengkapi lagi melalui peraturan BPOM dan Peraturan Menteri Kesahatan (Permenkes). Selain itu, bisa dipakai Pasal 199 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi cantolan dari PP ini.
Kendati demikian, pemerintah tetap menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat karena dirasa akan jauh lebih efektif untuk menjalankan ketentuan PP ini. “Kalau masayarakat mau sehat, masyarakat yang menegur, itu yang paling penting,” tambahnya.
Pemerintah menyadariperaturan ini tidak akan lepas dari pro kontra yang bergulir di masyarakat. Pengaturan baru menyangkut tembakau ini, kata Menkes, pasti menuai keberatan dari beberapa pihak yang tidak puas. Akan tetapi, pihaknya harus memprioritaskan kepentingan masyarakat yang dirugikan.
“Justru yang paling banyak dirugikan itu kalangan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pendapatan yang rendah,” kataNafsiah.
Dia berjanji akan segera menyusun rencana sosialisasi secara sistematis dan berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok. Dengan memahami dan mengerti akan bahaya merokok bagi kesehatan, masyarakat diharapkan dapat mengendalikan dan mengawasi sendiri ditengah lingkungannya.
Nafsiah optimis adanya PP Tembakau bisa melakukan perubahan. Walaupun, ia menyadari ini akan membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Namun, ia mengaku akan mendorong perombakan terhadap PP ini apabila dilapangan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Terpisah, Staf Ahli Kemenkes Bidang Medikolegal yang juga terlibat dalam penyusunan PP Tembakau, Budi Sampurno,menilai desain model pengawasan yang diatur dalam PP tersebut memang tidak terlalu rinci dan jelas mengatur bagaimana mekanisme pengawasan mulai dari proses produksi sampai tahap diedarkan. Menurutnya, hal ituakan diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan berupa Permen dan/atau peraturan BPOM.
“Di PP ini, ketentuan mengenai pengawasan akan dilanjutkan pengaturannya oleh Permen atau Peraturan BPOM”, ujarnya kepada hukumonline.
Soal detail model pengawasan yang melibatkan masyarakat, ia mengaku masih belum memiliki gambaran secara jelas. Pasalnya, hal ini masih akan dibahas dalam rapat kementerian terkait penyusunan peraturan turunan untuk melaksanakan amanat PP tersebut.
“Hari inipun kita sudah mulai rapat untuk membahas tata cara pengawsannya”, pungkasnya.