Ia menilai, instrumen hukum internasional maupun nasional sudah cukup lengkap untuk menjerat pembajak dan penyelundup. Di antaranya, United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang diratifikasi melalui UU No 17 Tahun 1985. Juga, ada Keputusan Presiden No 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention for the Safety Life at Sea.
Awal tahun lalu, Polri juga sudah merancang suatu konsep yang dinamakan security belt. Konsep ini diperuntukkan bagi pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia. Karena pulau-pulau terluar dianggap rawan disintegrasi, maka diperlukan border management untuk memperkuat ketahanan nasional. Selain ancaman disintegrasi, ancaman penyelundupan, dan perdagangan manusia (human trafficking) juga sering terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia.
Dengan demikian, Polri meminta mantan pejabat Badan Intelijen Nasional (BIN) ini membantu menyusun border management untuk pulau-pulau terluar tersebut.
Mantan anggota Badan Intelijen Negara yang juga anggota DPR Suripto, ikut membantu. “Saya diminta ikut membantu membuat semacam security belt, kalau saya sih istilahnya border management dalam rangka bagaimana memperkuat ketahanan nasional kita di pulau-pulau terluar”.
Ia katakan, sudah sangat mendesak untuk merancang konsep itu karena di Indonesia sering sekali terjadi penyelundupan.
Padahal, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pulau-pulau terluar itu mestinya terintegrasi, mulai dari siaran-siaran pemberitaan dalam negeri sampai pada bidang ekonomi dan sosial. Maka dari itu, dengan adanya border management ini diharapkan semua instansi dan unit akan terfokus hanya pada satu pintu.
Suripto menerangkan, konsep ini sudah diterapkan oleh negara-negara di bagian timur Eropa yang juga mengalami banyak pembajakan dan penyelundupan, terutama orang (migrasi gelap). “Karena border management-nya itu benar-benar disikapi dengan satu pintu dan dipadukan dalam konteks adanya illegal human trafficking, maupun migrasi gelap yang banyak dari negara, seperti Polandia dan Bulgaria, maka daerah-daerah perbatasan itu diperkuat ketahanannya dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di sana,” ujarnya.