Pengadilan umum masih menjadi tempat mengobral vonis bebas bagi pelaku tindak pidana korupsi. Demikian hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dilansir Minggu (5/9).
Menurut anggota ICW Febri Diansyah, persentase koruptor yang dibebaskan pengadilan umum periode semester pertama 2010 mencapai 54,82 persen. “Sebanyak 91 orang dari 166 yang diadili di pengadilan umum pada semester pertama tahun ini bebas,” ungkapnya.
Pemantauan dilakukan terhadap putusan pengadilan dari 1 Januari hingga 10 Juli 2010.
Sedangkan hukuman di pengadilan umum bagi mereka yang terbukti memakan uang rakyat rata-rata hanya setahun 13 hari. Perinciannya, vonis pada 38 terdakwa atau 22,89 persen dihukum antara setahun hingga dua tahun.
Ke-38 terdakwa yang dibebaskan itu terjadi di Mahkamah Agung (8). Terbanyak di Pengadilan Negeri Polewali, Sulawesi Selatan yang membebaskan 24 anggota DPRD periode 2004-2009. Lalu PN Sumenep, Madura yang membebaskan tiga terdakwa.
Menurut anggota ICW lain, Donal Fariz pada kesempatan sama, persentase terdakwa bebas pada 2010 memang turun. Namun jika dilihat, tren bebasnya terdakwa korupsi pada pengadilan umum sejak 2005 sampai paruh tahun pertama 2010 mengalami peningkatan. Yaitu, 2005 (22,22 persen), 2006 (31,4 persen), 2007 (56,84 persen), 2008 (62,38 persen), 2009 (59,26 persen).
Terpantau, lanjut Donal pada periode sama sebanyak 857 kasus korupsi, dengan jumlah terdakwa 1.965 orang. Rata-rata terdakwa divonis bebas atau lepas 49,57 persen. “Rata-rata terdakwa divonis bersalah 50,43 persen,” ungkap Donal.
Dia lanjutkan, banyaknya terdakwa korupsi bebas dikhawatirkan potensial menciptakan sebutan Indonesia sebagai “surga bagi para koruptor”. Bertambah menguat sebutan itu jika ditambah dengan vonis rendah terhadap koruptor. “Sangat melukai rasa keadilan public,” ujar Donal.