Penerapan new normal (tata kehidupan normal baru) telah diterapkan di sejumlah daerah secara bertahap pasca terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
Penerapan kebijakan normal baru ini ditandai dengan mulai dibukanya sektor bisnis dan industri; pasar dan mal; sekolah dan tempat kebudayaan. Kemudian restoran dan tempat ibadah, hingga beroperasinya seluruh kegiatan ekonomi secara normal secara bertahap. Penerapan kebijakan kenormalan baru ini untuk mengantisipasi resesi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Keduanya penting karena new normal yang diperlukan Indonesia bukan memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan,” ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2020). (Baca Juga: Kebijakan New Normal Harus Dipersiapkan Secara Matang)
Puan menjelaskan kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional, pemerintah wajib mengingatkan penerapan protokol kesehatan. Sebab, terdapat beberapa pedagang pasar tradisional terdeteksi positif Covid-19, bahkan berpotensi menjadi klaster baru penularan virus corona. Meski diakui, denyut nadi ekonomi rakyat terasa di pasar-pasar tradisional yang menjadi tempat interaksi sosial ekonomi masyarakat di banyak daerah.
“Saya tekankan juga sosialisasi protokol new normal agar dilakukan sejelas mungkin supaya dapat dipahami semua kalangan. Kita semua tentu ingin agar kebijakan new normal bisa menggerakan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan faktor risiko kesehatan,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Kapolri Jenderal Idham Aziz menegaskan jajarannya siap membantu dalam penerapan kebijakan new normal dengan mengedepankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi atau lazim disebut asa salus populi suprema lex esto di tengah pandemi yang masih mewabah di Tanah Air. “Dalam menghadapi new normal, Polri mengedepankan salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” ujarnya dalam keterangannya.
Polri dan jajarannya bakal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di masa new normal. Apalagi, penerapan new normal merupakan instruksi Presiden Joko Widodo agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali berputar. Namun, Idham menegaskan faktor kesehatan masyarakat tetap diutamakan seperti makna asas salus populi suprema lex esto.
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) di era Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu meminta masyarakat luas agar mematuhi anjuran pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan. Seperti physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain, rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, serta menghindari kerumunan banyak orang sebagaimana standar protokol kesehatan.
Seiring dengan penerapan new normal, sebagian aparatur sipil negara (ASN) dan sejumlah masyarakat mulai beraktivitas kembali bekerja di luar rumah dengan syarat wajib memperhatikan protokol kesehatan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MR) Bambang Soesatyo mendorong pemerintah pusat dan daerah tetap memperhitungkan dan memperhatikan situasi dan kondisi di setiap wilayahnya pasca berakhirnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau masa transisi.
“Terus memantau situasi, ke depannya dapat dilakukan penyesuaian, apakah era new normal efektif dan disiplin diterapkan atau tidak?”
Bamsoet, begitu biasa disapa, meminta setiap perusahaan maupun instansi pemerintah dapat mendisiplinkan aparatur ataupun karyawannnya dengan menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, tempat bekerja masing-masing berkewajiban memantau setiap jajarannya dalam mentaati protokol kesehatan.
“Bagaimanapun roda ekonomi harus terus berputar. Namun aspek kesehatan rakyat sebagai hukum tertinggi tetap harus dikedepankan. Pemerintah atau swasta harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan setiap pegawainya,” katanya.