Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan secara bersama-sama. Bahkan korupsi menjadi tema yang diangkat dalam debat perdana calon Presiden (capres) 2024 yang berlangsung di area Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. Sayangnya, dalam debat capres perdana tidak mengulas mendalam ide dan gagasan dari tiga capres terhadap strategi pemberantasan korupsi dari tiga capres.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola, mencatat dalam debat perdana itu tidak ada pembahasan yang serius dan mendetail dari setiap pasangan calon untuk merespon maraknya korupsi di Indonesia. Tak ada satu pun capres yang serius menawarkan strategi agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana disahkan.
“Dari ketiga capres tidak ada yang membicarakan soal isu pencucian uang dan cara untuk menaikan independensi KPK. Tahun ini indeks persepsi korupsi (di Indonesia,-red) paling anjlok selama masa reformasi,” kata Alvin dalam diskusi bertema Tanggapan terhadap Debat Perdana Visi dan Misi Calon Presiden 2024, Rabu (13/12/12023) kemarin.
Alvin mencatat capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menawarkan beberapa cara menangani persoalan korupsi di Indonesia. Antara lain merevisi UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menaikan standar etik pimpinan KPK.
Baca juga:
- Capres Ini Tegaskan Bakal Jadikan Hukum di Posisi Tertinggi
- Capres Anies Janjikan 'Hotline Paris', Akses Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat
- 3 Capres Kompak Dorong RUU Perampasan Aset dan Revisi UU KPK di Debat Pemilu 2024
Tapi tawaran kebijakan itu tidak dijelaskan detil soal strategi apa yang harus digunakan jika revisi UU KPK tak berhasil. Menurutnya, butuh peta jalan untuk mengembalikan kembali independensi KPK. Misalnya menerbitkan Keputusan Presiden untuk memperkuat independensi KPK jika revisi UU KPK gagal.
“Debat capres perdana kemarin hanya memaknai isu korupsi di permukaan saja, sedangkan isu utamanya tidak dilihat,” ujar Alvin.
Menurut Alvin, saat ini pemerintah hanya melihat korupsi dari sektor regulasi. Seharusnya para kandidat capres-cawapres menelisik sebab utama korupsi di Indonesia juga berasal dari sektor politik. Diperlukan tak hanya upaya pencegahan tapi juga pemberantasan korupsi. Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan, mengusulkan pendanaan partai politik.
Kendati usulan itu baik, tapi ada hal yang luput yakni akuntabilitas atas anggaran yang sudah dialokasikan negara untuk partai politik. Capres Ganjar tidak menyeluruh dan spesifik soal demokrasi di tubuh partai politik. Karenanya, Alvin meninlai debat capres perdana patut mendapat rapor merah.
“Karena masih banyak persoalan anti-korupsi yang tidak diurai dan tidak pula ada diantara ketiga kandidat tersebut memberikan strategi komperhensif penyelesaian korupsi di Indonesia,” tegas Alvin.
Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menyayangkan pertanyaan panelis masih bersifat umum dan belum menukik pada isu secara spesifik. Waktu yang disediakan untuk debat tergolong minim. Padahal butuh waktu yang lebih agar setiap kandidat mampu membahas semua isu yang disodorkan.
“Secara substansi saya memberikan penilaian kepada ketiga capres sebagai berikut, Anies 35, Ganjar 40, dan Prabowo 25. Debat Capres bisa menaikkan elektabilitas Capres, tingkat pemilih berpindah pilihan masih mungkin terjadi bergantung pada tawaran oleh pasangan calon,” urai Ray.
Ray mengingatkan debat capres-cawapres penting karena sebagai ajang bagi publik untuk melihat di mana posisi masing-masing kandidat untuk setiap isu yang ditanyakan. Misalnya soal demokrasi, dan penegakan hukum, di mana capres nomor urut 2 Prabowo Subianto jelas akan melanjutkan kerja-kerja pemerintahan Joko Widodo dengan segudang permasalahan.
Ganjar mulai menarik diri dari bayang-bayang pemerintahan Jokowi, tapi masih dalam nuansa yang sama seperti memberikan pertanyaan kepada Anies soal IKN. Sementara Anies dengan tegas mengambil sikap oposisi dengan Jokowi. Ganjar mencoba menjadi jalan tengah dari dua kubu yaitu Prabowo dan Anies.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan debat pertama capres tidak banyak membahas isu ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Banyak pihak yang menganggap isu HAM hanya terkait soal hak sipil dan politik, sehingga tidak banyak menyinggung isu ekosob.
Dari ketiga kandidat hanya Ganjar yang membahas afirmasi dan kelompok rentan tapi kurang elaboratif seperti hak atas pelayanan kesehatan dan no one left behind. Debat yang digelar di halaman kantor KPU Pusat itu menurut Wahyu luput membahas tentang kejahatan terorganisir lintas negara.
“Ini sebetulnya berdampak juga pada hak pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak,” pungkasnya.