Menurutnya, dibutuhkan waktu sekitar tujuh menit dalam melakukan transaksi via online ini. Tapi sayangnya, harga pendaftaran fidusia tersebut belum termasuk fee notaris. Kementerian Hukum dan HAM sendiri menyerahkan besaran fee ke masing-masing notaris. Dengan begitu, kata Freddy, para notaris bisa bersaing harga untuk memperoleh perhatian dari masyarakat.
Setelah terdaftar, masyarakat tersebut melalui notaris dapat mencetak langsung sertifikat fidusia. Freddy mengatakan, semenjak dilakukannya soft launching pendaftaran fidusia online, terdapat perubahan drastis mengenai angka pendaftar. Bahkan perubahan bisa tiga kali lipat dari angka sebelum pendaftaran online diterapkan. "Per hari kini transaksi bisa 10 ribu sampai 17 ribu. Sebelumnya berkisar dari 3.000 sampai 4.000 transaksi," katanya.
Meski sertifikat fidusia yang dihasilkan dapat dicetak sendiri oleh masing-masing pendaftar, Freddy mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir dengan keabsahannya. Menurut dia, yang menjadi pegangan oleh Kementerian Hukum dan HAM bukanlah jenis kertas yang dicetak untuk sebuah sertifikat fidusia. Melainkan database pendaftaran yang terdapat di kementeriannya.
Freddy juga meyakinkan masyarakat sistem pendaftaran ini jauh dari praktik pungutan liar. Biaya pendaftaran sudah ditetapkan dalam peraturan. Misalnya, sepeda motor sebesar Rp25 ribu per unit.
Terpisah, Deputi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) II, Dumoli F Pardede menyambut baik sistem pendaftaran fidusia online. Ia mengaku OJK telah melakukan rapat intens dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait hal ini. Bahkan, sistem pendaftaran fidusia online ini sudah dikomunikasikan ke aparat penegak hukum.
Komunikasi ke aparat penegak hukum untuk memberitahukan bahwa proses online fidusia sedang dalam tahap penyelesaian. "Kami sudah rapat intens dengan Kementerian Hukum dan HAM, juga sudah dikomunikasikan ke pihak Kepolisian," tutur Dumoli kepada hukumonline.
Terkait besaran fee notaris, OJK menyerahkan sepenuhnya ke pihak yang memiliki kewenangan. Menurut Dumoli, lembaganya hingga kini tak memiliki kewenangan mengatur besaran fee notaris. "OJK tak berwenang mengatur fee notaris," pungkasnya.